JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif Papua, Paulus Waterpauw melirik besarnya potensi kopi Papua sebagai komoditas unggulan yang diminati tidak hanya oleh masyarakat Nusantara, tetapi juga pasar internasional.
Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bupati Lanny Jaya dan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Kantor Sekretariat Negara (Setneg) pada Kamis 8 Januari 2026.
Rapat dengar pendapat tersebut menjadi salah satu forum strategis dalam membahas peluang pengembangan ekonomi Papua Pegunungan, khususnya melalui komoditas unggulan seperti kopi. Langkah ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, Waterpauw menekankan pentinya pengembangan kopi Papua perlu dipikirkan secara serius dan terencana, terutama dari sisi investasi dan dukungan anggaran.
“Kopi Papua diminati bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat di berbagai negara. Ini potensi besar yang perlu dikelola dengan baik,” ujar Waterpauw.
Menurut Waterpauw, pengembangan kopi Papua bukan semata-mata bagian dari kepentingan kelompok tertentu, melainkan peluang investasi daerah yang harus didorong secara kolektif.
“Ini bukan semata bagian dari tim atau kelompok tertentu sebagai investasi. Justru perlu dipikirkan dan direncanakan bersama, lalu kita dorong ke investor,” katanya.
Ia menilai pengembangan sektor kopi membutuhkan dukungan menyeluruh. Dukungan ini mulai dari anggaran, sumber daya manusia, hingga peningkatan kapasitas dan kemampuan petani serta pengelola.
“Pengembangan kopi ini memerlukan supporting anggaran, tenaga, dan kemampuan. Dari pengalaman yang saya sampaikan, proses penanaman, peremajaan, hingga pengolahan memang membutuhkan modalitas yang tidak kecil,” sambungnya.
Purnawirawan Polri Jenderal Bintang Tiga ini juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi berbagai tantangan. Selain keterbatasan dana Otonomi Khusus (Otsus), tantangan juga datang dari dana alokasi umum, hingga skema pendanaan lainnya.
“Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, baik nasional maupun di Papua, kita memang sedang menghadapi persoalan pendanaan. Karena itu, komunikasi dan pengaturan yang matang menjadi sangat penting,” ujarnya.
Waterpauw pun mendorong agar kepala daerah, khususnya Bupati Lanny Jaya, lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan, termasuk wakil menteri dan kementerian terkait.
“Saya harap Pak Bupati aktif berkomunikasi. Daripada menjadi persoalan yang berlarut-larut, lebih baik dibangun komunikasi yang intensif. Wakil Menteri memiliki potensi untuk memfasilitasi dan membantu membuka jalan,” katanya.
Ia pun berujar sinergi lintas kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan untuk mendorong perhatian khusus bagi daerah-daerah di Papua. Dukungan ini khususnya daerah yang memerlukan dukungan percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Kita dorong bersama, lalu kita bawa ke tingkat kementerian agar ada kerja-kerja khusus untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan perhatian,” pungkas Waterpauw. (*)
Penulis : Syaiful
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Siaran Pers
