Wamendagri Ajak Hentikan Kekerasan terhadap Pelayan Masyarakat di Tanah Papua

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Ribka Haluk, menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya dua pilot dalam aksi penembakan pesawat di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2/2026).

Pesawat Cessna PK-SNR milik PT Smart Air Aviation dengan rute Tanah Merah–Danawage/Koroway Batu dilaporkan ditembak saat menjalankan penerbangan pelayanan. Pesawat tersebut mengangkut 13 penumpang dan diterbangkan oleh Capt. Egon E dan Capt. Baskoro.

“Atas peristiwa ini, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya dua pilot yang ditembak di Boven Digoel,” ujar Ribka dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

Ribka yang juga Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua menyatakan keprihatinan dan kekecewaannya atas penembakan tersebut. Ia menilai tindakan itu sangat tidak manusiawi, mengingat para pilot tengah menjalankan tugas mulia melayani masyarakat Papua, khususnya di wilayah terpencil.

Menurutnya, masih banyak masyarakat Papua yang hidup di daerah pelosok dan sangat bergantung pada akses transportasi udara untuk menjangkau pelayanan dasar. Penerbangan perintis menjadi salah satu sarana utama untuk menghadirkan negara di wilayah-wilayah tersebut.

“Penerbangan ke wilayah terpencil membutuhkan keberanian dan dedikasi tinggi. Mereka mempertaruhkan nyawa demi melayani saudara-saudara kita di Tanah Papua,” tegasnya.

Ribka mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk merenungkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap para pelayan masyarakat, termasuk pilot, guru, dan tenaga kesehatan.

“Mereka hadir dengan sepenuh hati untuk membantu masyarakat di wilayah terpencil. Tidak boleh ada lagi penembakan-penembakan terhadap orang-orang yang mengabdikan diri bagi Papua,” ujarnya.

Ia berharap Papua sebagai Tanah Injil dan Tanah Damai tetap dijaga dalam semangat persaudaraan dan penghormatan terhadap kehidupan.

“Sudah hukum Tuhan, tidak boleh membunuh,” tegas Ribka.

Lebih lanjut, Ribka berharap pemerintah daerah—mulai dari gubernur, bupati, kepala distrik, hingga kepala kampung—serta lembaga terkait seperti DPR dan MRP, turut bertanggung jawab menjaga keamanan dan perdamaian di Tanah Papua.

Ia juga meminta aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus penembakan tersebut, termasuk berbagai kejadian penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) yang terjadi di Papua.

“Pihak keamanan diminta mengusut tuntas kasus ini demi keadilan dan terciptanya rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya.