Velix Wanggai Dorong “MBG Rasa Papua”, Program Gizi Nasional Dinilai Jadi Motor Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Papua Pegunungan

Wamena, 9 Mei 2026 — Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai bersama Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dan Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Pahmi Idris meninjau sejumlah lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Papua Pegunungan. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Papua.

Dalam keterangannya, Velix Wanggai menyampaikan rasa syukurnya karena selama dua hari terakhir pihaknya bersama delegasi Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah mengunjungi sejumlah titik calon maupun dapur aktif SPPG di Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, dan Yalimo.

“Kami melihat langsung bagaimana persiapan lahan, mulai dari lahan masyarakat, lahan sekolah hingga bangunan yang disewa. Kami juga melihat pengelolaannya melibatkan yayasan, gereja, dan masyarakat. Yang paling membanggakan adalah sebagian besar tenaga kerja di dapur merupakan anak-anak asli Papua Pegunungan,” ujar Velix.

Ia menjelaskan, pada salah satu dapur yang dikunjungi terdapat sekitar 50 pekerja dengan mayoritas merupakan anak muda asli Papua Pegunungan, bahkan sebagian besar masih berstatus mahasiswa. Menurutnya, kehadiran MBG tidak hanya menghadirkan layanan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda Papua.

Velix juga menyoroti dampak ekonomi dari keberadaan dapur MBG yang mulai menggerakkan rantai pasok pangan lokal. Sayur-mayur hasil panen mama-mama Papua kini diserap langsung oleh dapur untuk memenuhi kebutuhan ribuan penerima manfaat setiap hari.

“Satu dapur bisa membutuhkan sekitar 300 kilogram sayur per hari. Ini tentu mendukung pergerakan ekonomi masyarakat lokal, khususnya di Papua Pegunungan,” katanya.

Lebih lanjut, Velix menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di Papua harus memiliki pendekatan khusus yang menyesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat.

“Kata kuncinya adalah kita harus membangun MBG yang rasa Papua. Harus ada kekhususan karena kondisi geografis yang sulit, sebaran penduduk yang tidak merata, hingga kebutuhan bahan pangan yang berbeda. Semua itu tentu mempengaruhi biaya distribusi dan harga bahan pokok. Karena itu perlu ada kebijakan khusus untuk Papua,” tegasnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BGN, Pahmi Idris, mengaku terkesan dengan perkembangan SPPG di Papua Pegunungan. Ia menyebut pengalaman mengunjungi beberapa kabupaten di Papua menjadi pengalaman yang sangat berharga.

“Saya melihat ini luar biasa. Bangunannya mungkin seperti di Pulau Jawa, tetapi yang bekerja adalah anak-anak Papua dan bahan pangannya berasal dari mama-mama Papua. Ini yang harus terus didorong,” ujarnya.

Pahmi menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional tidak menentukan jenis menu secara kaku, melainkan fokus pada pemenuhan angka kecukupan gizi bagi seluruh penerima manfaat, mulai dari balita, pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui. Karena itu, penggunaan bahan pangan lokal tetap dapat dilakukan sesuai kondisi daerah.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat memahami tingginya biaya distribusi dan harga bahan pokok di Papua. Menurutnya, selama penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah daerah, maka tidak ada persoalan terkait indeks kemahalan di Papua.

“Selogan MBG adalah makan bergizi adalah hak seluruh anak Indonesia. Jadi siapapun harus mendapatkan pelayanan yang sama,” katanya.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menilai program MBG menjadi salah satu solusi nyata dalam menjawab persoalan pengangguran dan tingginya inflasi di Papua Pegunungan.

Menurut Ones, keberadaan dapur MBG telah terbukti menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, khususnya anak-anak muda Papua. Selain itu, kebutuhan bahan pangan yang tinggi juga membantu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat dan hasil pertanian lokal.

“Kalau dapur ini terus bertambah, saya yakin sayur-sayur di pasar tidak akan tersisa karena semuanya akan diserap oleh dapur MBG. Ini menjawab dua persoalan besar sekaligus, yakni ekonomi masyarakat dan pengangguran,” ungkap Ones.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serius mendukung percepatan pembangunan dapur MBG di seluruh wilayah, bukan hanya di Wamena, tetapi juga di delapan kabupaten di Papua Pegunungan.

Sementara itu, salah satu pekerja dapur MBG, Martina Leni Hermalina, mengaku bersyukur karena program tersebut membuka kesempatan kerja bagi anak-anak asli Papua yang selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Puji Tuhan, dapur MBG menerima hampir 90 persen tenaga kerja anak asli Papua. Ada mahasiswa, ada juga ibu rumah tangga. Bahkan sekarang masih banyak yang menawarkan diri untuk bekerja di dapur,” tuturnya.

Martina juga menceritakan bahwa pada awal pelaksanaan program sempat muncul keraguan dari masyarakat terkait makanan yang dibagikan. Namun seiring waktu, pihak dapur terus memberikan pemahaman bahwa seluruh makanan dimasak langsung oleh mama-mama Papua dan tenaga kerja lokal.

“Puji Tuhan, sekarang penerima manfaat terus bertambah. Dari awal sekitar seribu orang, sekarang sudah mencapai 2.562 penerima manfaat,” katanya.