Lanny Jaya, Papua Pegunungan– Tokoh muda Tanah Papua, Nioluen Kotouki, S.IP, menyuarakan desakan kepada Panglima TNI agar segera memberikan penjelasan terbuka terkait penempatan pasukan TNI non organik di Distrik Kuyawagi dan Malagai, Kabupaten Lanny Jaya.
Penempatan pasukan tersebut berlangsung sejak tahun 2025 hingga kini, tanpa adanya evaluasi maupun penarikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat mengenai urgensi dan tujuan kehadiran aparat bersenjata di wilayah yang dikenal paling terisolir dari pusat perkotaan.
Distrik Kuyawagi dan Malagai merupakan daerah terpencil dengan akses terbatas. Kehidupan masyarakat di sana masih sangat bergantung pada bahan pokok lokal, hasil hutan, serta pertanian tradisional. Aktivitas sehari-hari seperti berkebun, berburu, dan mengelola lahan menjadi sumber utama penghidupan. Namun, kehadiran pasukan non organik dinilai menimbulkan ketegangan sosial dan psikologis, membuat warga merasa tidak bebas menjalankan rutinitas mereka.
“Kami meminta Panglima TNI menjelaskan apa urgensinya menempatkan pasukan non organik di daerah paling terisolir di Lanny Jaya tanpa dilakukan evaluasi atau penarikan,” tegas Kotouki.
Sebagai bentuk penolakan, masyarakat Kuyawagi bersama gabungan organisasi pemuda Lanny Jaya pernah menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten dan di distrik setempat. Aksi tersebut mencerminkan keresahan warga yang merasa kehadiran pasukan justru menambah tekanan, bukan memberikan rasa aman.
Kotouki menilai bahwa penjelasan Panglima TNI sangat penting sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Menurutnya, masyarakat berhak memahami aturan, prosedur, dan standar operasional militer yang menjadi dasar penempatan pasukan. Transparansi ini dianggap sebagai bagian dari pendidikan politik dan sosial bagi warga, agar tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memahami alasan di balik setiap keputusan negara.
Dalam pernyataannya, Kotouki menegaskan harapan agar Panglima TNI segera menarik personel non organik dari Lanny Jaya. Ia menilai langkah tersebut akan mengembalikan ketenangan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi kehidupan sosial dan ekonomi warga untuk kembali berjalan normal.
“Penjelasan Panglima TNI RI terhadap penempatan pasukan non organik di Lanny Jaya merupakan bentuk keterbukaan dalam rangka membangun pemahaman dan pendidikan terhadap masyarakat umum. Namun pada akhirnya, kami berharap agar personel segera ditarik, karena keberadaan mereka meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Desakan ini bukan hanya suara seorang tokoh muda, melainkan cerminan keresahan kolektif masyarakat di wilayah terpencil Papua. Dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, masyarakat Lanny Jaya berharap kebijakan keamanan tidak justru menambah beban, melainkan memberi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
