TIOM – Suasana khidmat menyelimuti Gedung DPRK Lanny Jaya di Tiom, Selasa (14/04/2026). Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Lanny Jaya menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk mengumumkan, meresmikan, mengangkat, serta mengambil sumpah/janji delapan anggota DPRK mekanisme pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) periode 2025–2030.
Pelantikan ini menjadi tonggak penting implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kehadiran delapan anggota jalur Otsus diharapkan memperkuat keterwakilan masyarakat adat dalam lembaga legislatif di tingkat kabupaten, sekaligus menjadi jembatan aspirasi dari kampung ke meja pengambilan kebijakan.
Sebanyak delapan anggota DPRK jalur Otsus resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H. Prosesi berlangsung tertib disaksikan jajaran Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat.
Rapat Paripurna Istimewa dibuka oleh Wakil Ketua I DPRK Lanny Jaya, Wim Kogoya. Agenda dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Papua mengenai pengangkatan anggota DPRK Lanny Jaya melalui mekanisme pengangkatan Otsus.
Puncak acara ditandai dengan pengambilan sumpah janji jabatan yang dipandu langsung oleh Ketua PN Wamena. Satu per satu, delapan anggota dewan yang baru dilantik mengucapkan sumpah untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945. Mereka berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat Lanny Jaya, khususnya konstituen dari jalur adat dan Otsus, serta menjaga integritas dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
*Arahan Bupati: Jaga Amanah Rakyat*
Dalam arahannya, Bupati Lanny Jaya menegaskan bahwa pelantikan anggota DPRK jalur Otsus bukan sekadar seremoni formal, melainkan amanah konstitusional untuk memastikan suara masyarakat adat benar-benar hadir dalam proses pembangunan daerah.
“Saudara-saudara adalah perpanjangan tangan rakyat di kampung-kampung. Jabatan ini adalah titipan. Gunakan untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, infrastruktur kampung, dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal,” tegas Bupati.
Bupati juga mengingatkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, tantangan Lanny Jaya ke depan membutuhkan kerja kolaboratif, terutama dalam mengawal penggunaan dana Otsus agar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kita ingin setiap rupiah dana Otsus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan yang nyata,” tambahnya.
Mekanisme pengangkatan anggota DPRK melalui jalur Otsus merupakan afirmasi politik bagi Orang Asli Papua (OAP). Skema ini menjamin ruang representasi bagi masyarakat adat yang selama ini memiliki struktur sosial dan kearifan lokal yang khas. Dengan masuknya delapan anggota jalur Otsus, komposisi DPRK Lanny Jaya kini semakin mencerminkan keberagaman suara dari wilayah-wilayah adat.
Bupati berharap agar anggota yang baru dilantik segera beradaptasi dan aktif dalam pembahasan program prioritas daerah. “Rakyat menunggu kerja nyata, bukan sekadar janji. Mari kita buktikan bahwa DPRK hadir untuk menjawab persoalan di lapangan,” ujarnya.
Usai pelantikan, para anggota DPRK jalur Otsus periode 2025–2030 menyatakan siap menjalankan tiga fungsi utama dewan. Mereka berjanji turun langsung ke distrik dan kampung untuk menyerap aspirasi, mengawal perencanaan pembangunan, serta memastikan pengawasan anggaran berjalan transparan.
Dengan resminya delapan anggota DPRK jalur Otsus ini, DPRK Lanny Jaya diharapkan semakin solid dalam mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai adat. Pemerintah daerah, DPRK, dan seluruh elemen masyarakat kini ditantang untuk menjaga momentum ini demi Lanny Jaya yang lebih maju dan sejahtera.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
