Pemprov Papua Tegaskan Komitmen Pendidikan Melalui Pendampingan Perencanaan SPM

JAYAPURA, 28 April 2026 – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2026 yang resmi dibuka oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhriri, S.I.K., S.H., M.H. yang diwakili oleh Sekda Provinsi Papua Christian Sohilait ST. M.Si di Kota Jayapura.

Dalam sambutannya, Gubernur yang dibacakan Sekda Christian Sohilait menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini yang menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan visi besar Papua, yaitu “Papua Cerah: Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.”

Sohilait menegaskan bahwa SPM Pendidikan merupakan tolok ukur pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah guna menjamin hak setiap warga negara memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Namun, kondisi geografis Papua yang luas, keterbatasan infrastruktur, serta belum meratanya kapasitas daerah masih menjadi tantangan besar dalam pencapaian indikator SPM.

Ia juga menyoroti sejumlah permasalahan, seperti belum optimalnya pemahaman terhadap indikator SPM, belum terintegrasinya SPM dalam dokumen perencanaan daerah, serta belum maksimalnya pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini diharapkan mampu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pendidikan berbasis data.
2. Mengintegrasikan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah.
3. Memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
4. Mendorong capaian SPM menuju kategori lebih baik dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua serta seluruh pihak yang telah berinisiatif memfasilitasi kegiatan ini. Gubernur berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, dan menyusun rencana tindak lanjut yang konkret serta implementatif.

“Keberhasilan pemenuhan SPM Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan komitmen bersama, kerja kolaboratif, serta dukungan kebijakan dan penganggaran yang memadai,” tegasnya.