Hardiknas 2026, Dua Anak Putus Sekolah di Kota Jayapura Terpaksa Jaga Parkiran, Minta Perhatian Serius Pemerintah

Jayapura – Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2  Mei 2026 menjadi momen kelam bagi Dua anak di Distrik Abepura, Kota Jayapura yakni Ruslan Saweri (12) dan Klemens Degei, harus menghadapi realitas hidup yang memprihatinkan setelah putus sekolah dan kehilangan akses pendidikan dasar.

Ruslan Saweri, kelahiran Tanah Hitam, 28 April 2013, berhenti sekolah sejak tahun 2024 saat masih duduk di kelas IV sekolah dasar. Sejak itu, ia tidak lagi melanjutkan pendidikan dan telah sekitar dua tahun berada di luar sistem pendidikan. Ia tinggal bersama ibunya di belakang BTN Skyline, Kompleks Pasar Baru Otonom, Kelurahan Wahimohrock, Distrik Abepura. Orang tuanya telah berpisah, sementara ibunya tidak memiliki pekerjaan tetap.

Sementara itu, Klemens Degei juga mengalami nasib serupa. Ia putus sekolah saat masih duduk di kelas V sekolah dasar di wilayah Koya. Meski memiliki tempat tinggal di Koya, Klemens lebih banyak menghabiskan waktunya di wilayah Abepura dan kawasan pinggiran Kota Jayapura. Ia bahkan kerap tidur di sekitar area pertokoan, termasuk di depan minimarket.

Keduanya diketahui berteman dan menjalani aktivitas yang sama, yakni menjaga parkiran secara lepas di salah satu minimarket (Indomaret) di Jalan Baru Yotefa. Aktivitas ini dilakukan tanpa ikatan kerja resmi, tanpa pengawasan, dan tanpa jaminan perlindungan, meskipun usia mereka masih tergolong anak-anak.

Dalam kesehariannya, mereka bergaul dengan sejumlah anak lain yang juga putus sekolah dan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Lingkungan ini memperlihatkan adanya pola sosial yang rentan, di mana anak-anak kehilangan akses pendidikan dan terlibat dalam aktivitas informal sejak usia dini.

“Kami banyak anak-anak yang biasanya sama-sama main, kadang sampai pagi,” ungkap Klemens, menggambarkan kondisi keseharian mereka di jalanan tanpa pendampingan yang memadai.

Kasus ini dilaporkan oleh Elias Awekidabi Gobay, yang menilai kondisi tersebut sebagai persoalan serius yang membutuhkan intervensi segera dari pemerintah dan pihak terkait.

Menurutnya, anak-anak seperti Ruslan dan Klemens tidak boleh dibiarkan kehilangan masa depan akibat keterbatasan ekonomi dan kurangnya perhatian. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak atas pendidikan dan perlindungan.

Ia mendorong Pemerintah Kota Jayapura, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain melakukan pendataan anak putus sekolah, membuka akses pendidikan kembali baik melalui jalur formal maupun non-formal, memberikan bantuan sosial kepada keluarga, serta melakukan pendampingan berkelanjutan.

Kasus Ruslan Saweri dan Klemens Degei menjadi gambaran nyata persoalan anak putus sekolah di Papua. Tanpa penanganan serius dan terarah, kondisi ini berpotensi memperpanjang rantai kemiskinan serta mengancam masa depan generasi muda di daerah tersebut.