Pemprov Papua Pegunungan Gelar Dialog Otonomi Khusus dengan Tema Refleksi dan Gagasan Anak Muda untuk Pembangunan Kedepan

Wamena, Papua Pegunungan – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Forkopimda mengadakan Dialog Otonomi Khusus dengan tema “Refleksi dan Gagasan Anak Muda Untuk Pembangunan Kedepan”. Dialog ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA, dan dihadiri oleh perwakilan elemen masyarakat di Papua Pegunungan. Acara berlangsung pada Kamis, 21 November 2024, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Dalam sambutannya, Dr. Velix Vernando Wanggai mengucapkan selamat atas perayaan ulang tahun ke-23 Otonomi Khusus Papua. “Kami di Papua Pegunungan mengadakan dialog otonomi khusus yang merupakan refleksi dan gagasan kaum muda untuk pembangunan ke depan,” ujarnya.

Dr. Velix menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan pembangunan di Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru. “Dengan keterbukaan, kita dapat menyerap semua aspirasi, harapan, dan kritik yang berkembang, serta mengadopsinya dalam kebijakan yang akan dirumuskan untuk tahun anggaran 2025,” tegasnya.

Dialog ini juga bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berkualitas dan mencakup berbagai segmen sosial yang ada di Papua. Dr. Velix menambahkan bahwa refleksi terhadap perjalanan Otonomi Khusus selama 23 tahun sangat penting untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan, alokasi pembiayaan, kelembagaan pemerintah, dan politik.

Koordinator BPOKP Papua Pegunungan, Hantor Matuan, menilai bahwa Otonomi Khusus telah berjalan 23 tahun di Papua dengan banyak perubahan positif. “Kami berharap 20 tahun ke depan Otsus lebih maju. Kami akan mengawal bagaimana cara pemerintahan di Papua Pegunungan merealisasikan Otsus Papua,” katanya.

Dialog ini juga melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, aktivis, dan pelaku usaha. Aktivis Papua Pegunungan, Samuel Tabuni, menekankan pentingnya evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus. “Setiap tahun harus ada evaluasi agar undang-undang Otonomi Khusus bisa diterapkan dengan baik,” ujarnya.

Theo Hasegem, pembela HAM di Papua, menekankan pentingnya rasa aman bagi orang Papua di daerahnya sendiri. “Program yang dilaksanakan harus memproteksi orang Papua sehingga mereka merasa aman di daerahnya sendiri,” katanya.

Ketua KNPI Jayawijaya, Unas Tabuni, mengkritik kurangnya realisasi dana Otonomi Khusus bagi pemuda. “Otsus harus memproteksi dan tepat sasaran agar Papua bisa lebih maju,” ujarnya.

Dialog ini menghasilkan berbagai gagasan yang diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Pegunungan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.