JAKARTA — Bupati Nduga bersama rombongan Pemerintah Kabupaten Nduga melaksanakan road show koordinasi selama satu minggu ke sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk mendorong perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan masyarakat Kabupaten Nduga yang masih berada di sejumlah lokasi pengungsian.
Rangkaian road show tersebut menyasar sejumlah lembaga dan kementerian strategis, yakni Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Dalam setiap pertemuan, Bupati Nduga bersama rombongan menyampaikan kondisi masyarakat Nduga yang terdampak pengungsian, sekaligus membangun koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi bersama terhadap persoalan pengungsi yang telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga saat ini.
Menyampaikan Kondisi Pengungsi Sejak 2018
Dalam road show tersebut, Pemerintah Kabupaten Nduga menyampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat mengenai latar belakang masyarakat melakukan pengungsian, distrik-distrik yang masyarakatnya terdampak pengungsian, serta wilayah-wilayah yang menjadi tujuan masyarakat untuk mencari tempat perlindungan.
Pemerintah daerah juga menjelaskan kondisi masyarakat pengungsi selama bertahun-tahun, termasuk berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pelayanan publik, serta menjaga keberlangsungan pendidikan dan kesehatan keluarga.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Nduga karena masyarakat yang berada di pengungsian tetap merupakan bagian dari masyarakat Nduga yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan pemerintah.
Pemerintah Nduga Terus Berupaya Memberikan Pelayanan
Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Nduga terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai pelayanan dasar, antara lain pelayanan kesehatan, penyaluran bantuan bahan makanan dan kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan administrasi kependudukan di beberapa lokasi pengungsian, pelayanan pendidikan bagi anak-anak, serta pelayanan gizi bagi ibu hamil, bayi dan anak-anak.
Pemerintah Kabupaten Nduga menyadari bahwa kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan anak-anak, membutuhkan perhatian khusus agar kondisi kesehatan dan tumbuh kembang mereka tetap terjaga selama berada di lokasi pengungsian.
Karena itu, pelayanan kesehatan dan gizi menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan masyarakat pengungsi yang terus diupayakan oleh pemerintah daerah.
Keterbatasan Jangkauan dan APBD
Dalam koordinasi dengan pemerintah pusat, Bupati Nduga juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala dalam penanganan pengungsi.
Pertama, keterbatasan jangkauan pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh masyarakat yang tersebar di berbagai lokasi pengungsian. Kondisi geografis dan tantangan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan secara maksimal dan berkelanjutan.
Kedua, keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Nduga untuk membiayai seluruh kebutuhan pelayanan masyarakat pengungsi yang jumlah dan kebutuhannya cukup besar serta berlangsung dalam jangka waktu panjang.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nduga memandang bahwa penanganan pengungsi membutuhkan dukungan dan keterlibatan pemerintah pusat secara lebih kuat, terkoordinasi dan berkelanjutan.
Rekonsiliasi Damai Menjadi Agenda Utama
Road show Bupati Nduga bersama rombongan ke pemerintah pusat juga merupakan bagian dari upaya menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nduga terpilih, Bapak Dinard Kelnea, S.Sos. dan Bapak Yoas Beon, S.IP., yaitu mewujudkan rekonsiliasi damai di Kabupaten Nduga.
Rekonsiliasi damai dipandang sebagai proses penting untuk membangun kembali kepercayaan, memperkuat kehidupan sosial masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat Nduga dapat kembali ke wilayah asalnya dengan aman, nyaman dan bermartabat.
Untuk mewujudkan agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Nduga melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah pusat melalui Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat membuka ruang dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan pengungsi sekaligus mempersiapkan proses pengembalian masyarakat ke daerah asal.
Yigi dan Mapenduma Menjadi Titik Awal Pengembalian
Salah satu agenda penting yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Nduga adalah rencana pengembalian masyarakat pengungsi secara bertahap.
Distrik Yigi dan Distrik Mapenduma menjadi titik awal dalam proses pengembalian pengungsi. Untuk itu, kedua wilayah tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya dalam memastikan kesiapan pelayanan dasar dan kondisi pendukung lainnya sebelum masyarakat kembali.
Pengembalian pengungsi tidak hanya dimaknai sebagai proses memindahkan masyarakat dari lokasi pengungsian menuju daerah asal, tetapi harus disertai dengan kesiapan pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan, administrasi kependudukan, fasilitas dasar, serta dukungan pemulihan kehidupan sosial masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Nduga berharap proses pengembalian dapat dilakukan secara bertahap, terencana, aman dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Membangun Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Melalui rangkaian road show selama satu minggu ini, Bupati Nduga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan pengungsi.
Pemerintah Kabupaten Nduga tidak hanya menyampaikan kondisi dan permasalahan, tetapi juga membawa semangat untuk membangun solusi bersama. Dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan mengingat penanganan pengungsi merupakan persoalan yang membutuhkan sumber daya, jangkauan pelayanan dan kebijakan lintas sektor.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Nduga berharap koordinasi dengan kementerian dan lembaga dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat pengungsi serta mempercepat proses pengembalian ke daerah asal.
Rekonsiliasi untuk Masa Depan Masyarakat Nduga
Bupati Nduga bersama rombongan menegaskan bahwa agenda penanganan pengungsi merupakan bagian penting dari pembangunan Kabupaten Nduga ke depan.
Rekonsiliasi damai harus diwujudkan melalui langkah nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Masyarakat yang telah lama berada di pengungsian membutuhkan kepastian, pelayanan dan harapan untuk dapat kembali membangun kehidupan di tanah asal mereka.
Dengan dimulainya proses pengembalian dari Distrik Yigi dan Mapenduma, Pemerintah Kabupaten Nduga berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan penuh agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik.
Road show ini menjadi bagian dari ikhtiar Pemerintah Kabupaten Nduga untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat, memperkuat pelayanan, mempercepat penanganan pengungsi, dan membuka jalan bagi terwujudnya rekonsiliasi damai serta kembalinya masyarakat Nduga ke tanah asal secara aman, bermartabat dan berkelanjutan.
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
Sumber Berita: Pemkab Nduga
