WAMENA, 20 Agustus 2026. Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan kembali menunjukkan hasil positif. Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai 100 persen, sebuah capaian yang dinilai menjadi indikator penting dalam penguatan integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Inspektur Papua Pegunungan, Yakobus Way, S.E., M.Si.,CGCAE saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Yakobus menegaskan, capaian 100 persen tersebut bukan sekadar angka dalam laporan administrasi, tetapi mencerminkan komitmen para penyelenggara pemerintahan untuk terbuka mengenai harta kekayaan yang dimiliki.
“Bicara terkait LHKPN, kita bicara transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Melaporkan kekayaannya secara transparan dan secara terbuka,” tegas Yakobus.
Ia menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi salah satu hasil penting yang ditampilkan dalam pameran pembangunan dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol.
Menurut Yakobus, capaian kepatuhan LHKPN Papua Pegunungan bahkan berada di atas rata-rata nasional yang disebut mencapai 95,33 persen. Dengan capaian 100 persen, Papua Pegunungan menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Yakobus meminta capaian tersebut tidak hanya dipandang sebagai sebuah prestasi, tetapi harus menjadi budaya yang terus dipertahankan oleh seluruh jajaran pemerintahan.
“Ini kita bicara data, bukan statement. Data-data ini bagi kita menunjukkan keberhasilan di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa transparansi kekayaan penyelenggara negara merupakan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang bersih sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Karena itu, Yakobus mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terus menjaga kepatuhan dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan mencapai 100 persen harus diikuti dengan penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi.
“Komitmen kita ke depan bukan hanya mengejar temuan, tetapi bagaimana kita memitigasi dan melakukan pencegahan sejak dini,” katanya.
Yakobus juga mengingatkan bahwa mempertahankan capaian tersebut bukan perkara mudah. Seluruh OPD diminta berkolaborasi agar tingkat kepatuhan LHKPN tetap terjaga dan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan Papua Pegunungan.
Ia menilai capaian LHKPN 100 persen bersama sejumlah indikator lainnya menunjukkan adanya perkembangan positif dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu, capaian tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
“Mempertahankan itu jauh lebih susah. Mari kita ajak para pimpinan OPD untuk berkolaborasi mempertahankan apa yang telah kita raih,” pungkas Yakobus.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : A. Buendi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
