KENYAM, 20 Agustus 2026 – Pemerintah Kabupaten Nduga memperkuat langkah penanganan masyarakat pengungsi melalui pendataan secara menyeluruh, akurat dan terkoordinasi. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Bupati Nduga bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para kepala distrik terkait penanggulangan pengungsi Nduga.
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Nduga, Kamis (20/8/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Nduga, Yoas Beon, S.IP. Turut hadir Asisten I Setda Kabupaten Nduga Jhon K. Rompaidus, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Eriel Gwijange, sejumlah kepala OPD, serta para kepala distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nduga.
Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya memastikan data masyarakat Nduga yang mengalami pengungsian maupun yang saat ini menetap di sejumlah wilayah, baik di Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Timika maupun wilayah lainnya.
Setiap distrik yang masyarakatnya mengalami pengungsian diminta segera melakukan pendataan secara rinci. Data tersebut mencakup jumlah pengungsi berdasarkan jumlah kepala keluarga, jenis kelamin, kelompok usia, asal distrik dan kampung, serta lokasi tempat tinggal saat ini.
Selain itu, pemerintah juga akan mendata masyarakat yang memiliki keinginan untuk kembali ke Nduga, termasuk masyarakat yang saat ini telah kembali dan menetap sementara di Kota Kenyam maupun yang selanjutnya akan kembali ke distrik masing-masing.
Bupati menegaskan bahwa pendataan harus dilakukan secara akurat dan diverifikasi secara berjenjang untuk menghindari adanya data ganda. Data yang valid nantinya akan menjadi satu basis data Pemerintah Kabupaten Nduga dalam menentukan kebijakan, program pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
“Data harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena data ini akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan memastikan bantuan serta pelayanan diberikan sesuai kebutuhan masyarakat,” demikian penekanan dalam rapat tersebut.
OPD Diminta Fokus pada Program Pengembalian Pengungsi
Selain pendataan, Bupati Nduga meminta seluruh OPD segera merampungkan data program prioritas pembangunan daerah, terutama program yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan dan pengembalian masyarakat pengungsi.
Dinas Pendidikan diarahkan untuk segera mengusulkan program pembangunan dan penyediaan sarana pendidikan, termasuk kebutuhan sekolah bagi masyarakat yang akan kembali. Dinas Kesehatan diminta menyiapkan program pelayanan kesehatan serta infrastruktur pendukung bagi masyarakat pengungsi.
Sementara itu, OPD terkait lainnya juga diminta menyesuaikan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat. Dinas Pemuda dan Olahraga, misalnya, diarahkan untuk mengusulkan pembangunan atau penyediaan pusat olahraga yang dapat mendukung proses pemulihan kehidupan masyarakat dan pengembalian pengungsi.
Dengan demikian, program pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk mendukung terciptanya kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat kembali dan menjalani kehidupan secara layak di wilayah asalnya.
Perkuat Tanggap Darurat di Wutpaga dan Nenggeagin
Khusus sektor kesehatan, Dinas Kesehatan diminta segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam rangka penanganan situasi tanggap darurat di Wutpaga dan Nenggeagin.
Koordinasi tersebut mencakup kebutuhan bantuan logistik, bahan makanan serta dukungan pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis yang diperlukan masyarakat di wilayah tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang berada dalam kondisi membutuhkan mendapatkan pelayanan dasar secara cepat dan tepat.
Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok
Dalam rapat tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop) juga diminta mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
Dinas Perindagkop diarahkan untuk mengeluarkan edaran kepada pemilik kios dan pelaku usaha agar tidak menaikkan harga barang secara tidak wajar, khususnya kebutuhan makan dan minum serta bahan pokok atau sembako.
Pemerintah Kabupaten Nduga menilai stabilitas harga menjadi bagian penting dalam penanganan masyarakat, khususnya di tengah kondisi pengungsian dan kebutuhan masyarakat yang meningkat.
Persiapan Kantor Perwakilan
Rapat juga membahas persiapan penguatan pelayanan melalui kantor perwakilan. Sejumlah perangkat daerah yang telah ditunjuk, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, diminta segera mengusulkan staf yang profesional untuk mendukung pelayanan masyarakat.
Setiap OPD diminta menyampaikan nama calon staf beserta pangkat, golongan dan jabatan saat ini untuk selanjutnya diproses dan diputuskan oleh Bupati.
Keberadaan staf perwakilan diharapkan dapat memperkuat koordinasi pelayanan serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintahan tanpa harus menghadapi kendala jarak dan akses.
Data Disiapkan untuk Evaluasi dan Pelaporan
Pemerintah Kabupaten Nduga menargetkan seluruh data masyarakat pengungsi dapat segera dirampungkan. Hal tersebut berkaitan dengan agenda evaluasi pada pekan depan, sekaligus persiapan menghadapi agenda pertemuan dengan pemerintah pusat dan Presiden.
Data yang telah diverifikasi nantinya akan menjadi bahan laporan Pemerintah Kabupaten Nduga kepada kementerian terkait, termasuk kepada Velix Wanggai selaku Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KETK P2O).
Bupati meminta seluruh kepala distrik dan OPD bergerak cepat serta membangun koordinasi yang kuat agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyediaan data maupun pelaksanaan program.
Satu Data untuk Kebijakan dan Pembangunan
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nduga menegaskan bahwa penanganan pengungsi tidak dapat dilakukan hanya melalui bantuan sementara, tetapi harus didukung dengan perencanaan pembangunan yang terintegrasi.
Data masyarakat menjadi dasar untuk mengetahui jumlah pengungsi, kondisi keluarga, kebutuhan pelayanan, lokasi keberadaan masyarakat, serta kesiapan mereka untuk kembali ke wilayah asal.
Pemerintah Kabupaten Nduga juga mendorong agar pendataan dilakukan secara berkala sehingga setiap perubahan kondisi masyarakat dapat terus diperbarui. Dengan adanya satu basis data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan secara lebih tepat sasaran.
Bupati Nduga berharap seluruh OPD, kepala distrik dan pihak terkait dapat bekerja secara bersama-sama, sehingga penanganan masyarakat pengungsi dapat dilakukan secara terarah, cepat dan sesuai kebutuhan.
“Prioritas program OPD harus memiliki keterkaitan langsung dengan penanggulangan pengungsian dan mendukung proses pengembalian masyarakat,” menjadi salah satu penekanan utama dalam rapat tersebut.
Pemerintah Kabupaten Nduga berkomitmen memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan, pelayanan dasar dan dukungan pembangunan, sekaligus mempersiapkan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin kembali ke wilayah asalnya.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
Sumber Berita: Pemkab Nduga
