Pemerintah Pusat Pastikan Kesiapan Lahan Pembangunan Kantor Gubernur, DPR, dan MRP Papua Pegunungan

Jayawijaya – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (6/3/2026).

Setibanya di Bandara Wamena, keduanya disambut Gubernur Papua Pegunungan John Tabo bersama jajaran pemerintah daerah. Rombongan kemudian meninjau langsung lokasi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan serta infrastruktur dasar sebelum dimulainya pembangunan tiga kantor utama pemerintahan provinsi di kawasan tersebut.

Adapun tiga gedung utama yang akan dibangun meliputi Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan, serta Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan. Pembangunan konstruksi ditargetkan mulai pada semester kedua tahun 2026.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa rencana pembangunan sempat mengalami penyesuaian karena perubahan lokasi sehingga perencanaan teknis harus diselaraskan kembali.

“Kami terus memproses dokumen bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa dimulai pada semester kedua tahun 2026,” ujar Diana di kawasan Gunung Susu.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih menyelesaikan sejumlah persyaratan pembangunan, antara lain dokumen perencanaan Detail Engineering Design (DED), master plan, kajian lingkungan hidup, serta izin skema multi years contract karena proyek tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

“Jika seluruh persyaratan selesai, kami menargetkan pembangunan konstruksi dapat dimulai setelah Juli atau Agustus tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Pegunungan sebagai bagian dari penguatan tata kelola daerah otonomi baru (DOB). Ia menyebutkan progres persiapan pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 70 persen dan tinggal menyelesaikan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Target kita setelah proses lelang selesai, pembangunan dapat segera dimulai agar percepatan pembangunan pemerintahan daerah otonomi baru di Papua Pegunungan dapat terwujud,” kata Ribka.

Dalam rapat koordinasi peninjauan progres pembangunan KIPP yang berlangsung di Baliem Pilamo, Kabupaten Jayawijaya, Ribka juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera merampungkan dokumen Amdal agar tidak menghambat proses pembangunan.

“Saya mohon dukungan dari kita semua. Kami juga akan menyurat kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar alokasi dana pembangunan ini tetap di-standby-kan dan tidak digeser ke program lain,” tegasnya.

Ribka secara khusus mengarahkan dinas teknis di daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup, agar aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis.

Ia juga meminta pemerintah provinsi segera memastikan titik lokasi pembangunan kantor MRP dan DPR Papua Pegunungan di kawasan KIPP. Menurutnya, penentuan lokasi tersebut penting agar proses pembukaan lahan dapat segera dilaksanakan menggunakan anggaran APBD.

“Kalau bisa dalam satu minggu ini atau paling lambat minggu depan, titik lokasi pembangunan sudah harus dipastikan sehingga proses land clearing dapat segera dilakukan,” ujar Ribka.

Selain itu, pemerintah pusat juga menyetujui usulan pemerintah daerah untuk menyesuaikan konsep hunian bagi aparatur yang akan bertugas di kawasan KIPP. Rencana awal pembangunan rumah susun akan diubah menjadi rumah khusus agar lebih sesuai dengan kondisi geografis serta sosial budaya masyarakat setempat.

Untuk memproses perubahan tersebut, Ribka meminta Gubernur Papua Pegunungan segera mengajukan surat permohonan resmi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang terus aktif melakukan koordinasi dan menyiapkan berbagai dokumen teknis pembangunan. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan Papua Pegunungan,” pungkasnya.

Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas pemerintahan daerah otonomi baru di wilayah Papua dapat berfungsi penuh pada tahun 2028.

Sementara itu, Gubernur John Tabo menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan Papua Pegunungan.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat karena masyarakat Papua Pegunungan sangat menantikan pembangunan kantor gubernur, DPR, dan MRP sebagai simbol hadirnya pemerintahan provinsi yang definitif,” ujar John Tabo. (*)