NABIRE- Guna melakukan percepatan pembangunan di Papua Tengah, Pemprov Papua Tengah mengambil langkah unik yakni akan berkantor di delapan Kabupaten yang ada di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikannya Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk usai melepas seluruh tim Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibawa oleh gubernur ke 8 kabupaten yakni Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, Puncak Jaya dan Mimika, Minggu (30/7/2023).
“Seluruh SKPD saya libatkan pada saat saya berkantor di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Supaya SKPD daparlt melihat apa saja permasalahan yang dihadapi daerah dalam rangka percepatan pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Mama Ribka Haluk kepada wartawan di Nabire.
Riba Haluk menjelaskan Mama Gubernur berkantor ke 8 kabupaten dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kebersamaan antara pemerintah Provinsi Papua Tengah dan kabupaten. Sehingga terjalinnya koordinasi yang baik.
“Saya ingin memastikan bersama para kepala daerah, program pemerintah dapat berjalan dengan baik termasuk program pusat. Apalagi kami inikan perpanjangan pemerintah pusat,” tegasnya.
Mantan PJ Bupati Kabupaten Yalimo itu mengungkapkan, kepada 8 kabupaten nantinya akan mensosialisasikan serta memastikan berjalannya program stratgis pemerintah pusat antara lain, pelaksanaan penurunan stunting, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem, kesiapan pelaksanaan pileg, pilpres, pilkada 2024, pelaksanaan penanganan kamtibmas dan keamanan wilayah, pelaksanaan dana desa (DD) dan alokasi dana DD, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelaksaan pelayanan kesehatan serta memastikan berjalananya tahapan pemilu.
“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami adalah wakil pemerintah pusat sehingga berkewajiban dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua Tengah. Bahkan kedepannya kami ingin ada kantor perwakilan provinsi di masing-masing kabupaten,” pungkasnya.
Ribka menambahkan adapun dukungan anggaran APBD Provinsi Papua Tengah untuk jaminan kesehatan masyatakat telah dianggarkan ke alokasi untuk Kartu Otsus Sehat Papua Tengah (KO Sehat Papua Tengah).
“Manfaat KO sehat Papua Tengah mencover pelayanan kesehatan yang tidak di cover BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Kemudian bantuan sosial, Pemprov telah menyiapkan anggaran yang ditujukan untuk penghapusan kemiskinan esktream di Papua Tengah.
“Menurut data BPS di Provinsi Papua Tengah angka masyarakat miskin mencapai 299.628 orang dan menurut BKKBN masyarakat ekstream miskin mencapai 168.588 orang. Data ini juga masih kami validasi dengan tujuan kita ingin meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat bisa keluar dari zona miskin,” tegaanya.
Ribka Haluk menuturkan pihaknya juga menggelontorkan untuk penanganan stunting dan untuk penghapusan kemiskinan ekatream. Lalu di Dinas Kesehatan juga dianggarkan untuk anggaran 1000 hari pertama kehidupan.
“Lalu untuk pengembangan ekonomi kreatif masyarakat telah dialokasikan melalui dinas koperasi untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM,” pungkasnya.
“Selain itu kami juga ingin tau bagaimana tahapan pemilu 2024 di masing-masing daerah, apakah ada hambatan atau tidak. Kalau ada masalah kita ingin segera mengatasinya,” tambahnya.
Ia melanjutkan kunjungan pertamanya akan dilakukan di Kabupaten Dogiyai dan dilanjutkan di Kabupaten Deiyai. Di dua kabupaten itu akan dilakukan apel luar biasa yang dipimpin oleh Mama Gubernur Papua Tengah dan melibatkan ASN, TNI-Polri dan seluruh tokoh masyatakat.
“Khusus di Dogiyai saya akan lakukan dialog bersama seluruh stekolder, mengingat daerah tersebut kerab terjadi konflik sosial. Konflik sosial ini harus kita cegah, kalau kita biarkan akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat lebih luas. Dan saya ingin memastikan daerah itu kedepan menjadi daerah yang paling aman di Papua Tengah,” tutupnya.(gin)
