Distrik Penuh Tentara, Masyarakat Lanny Jaya Menanti Jawaban Panglima TNI

Lanny Jaya, Papua Pegunungan — Hampir satu bulan berlalu sejak peningkatan intensitas pendropan pasukan TNI ke sejumlah distrik di Kabupaten Lanny Jaya, namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak militer maupun pemerintah pusat. Kondisi ini memicu kekhawatiran dan pertanyaan besar di tengah masyarakat, terutama di wilayah Distrik Melagai, Goa Balim, Kuyawage, dan Wano Barat, yang menjadi titik konsentrasi kehadiran pasukan bersenjata lengkap.

Tokoh muda Papua Pegunungan, Nioluen Kotouki, S.IP, angkat bicara dan mendesak Panglima TNI Republik Indonesia untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan pendropan pasukan yang dinilai berlebihan dan tidak transparan.

“Masyarakat berhak tahu. Kehadiran pasukan dengan perlengkapan perang lengkap tanpa penjelasan resmi hanya menimbulkan ketakutan dan spekulasi,” tegas Nioluen.

Puluhan kendaraan taktis dan mobil pengangkut personel TNI terlihat memasuki wilayah tersebut. Meski beredar isu bahwa ini adalah bagian dari rotasi pasukan, tidak terlihat adanya penarikan pasukan lama, sehingga masyarakat mempertanyakan motif sebenarnya.

Situasi ini diperparah oleh minimnya komunikasi dari pemerintah daerah. Warga belum mendapatkan informasi jelas mengenai dampak kehadiran pasukan terhadap aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat. SD, SMP, dan SMA di beberapa distrik dilaporkan mengalami gangguan aktivitas, sementara sebagian warga memilih membatasi kegiatan di luar rumah.

Nioluen juga menyoroti peran Gubernur Papua Pegunungan dan DPRP Provinsi Papua Pegunungan, yang menurutnya harus lebih aktif dan responsif terhadap kondisi masyarakat pasca-pendropan pasukan.

“Pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pusat. Mereka harus turun langsung ke lapangan, membentuk tim investigasi, dan menyampaikan laporan akurat agar tidak terjadi multitafsir di masyarakat,” tambahnya.

Hingga saat ini, belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat untuk meredam kekhawatiran warga. Tidak ada kunjungan lapangan, tidak ada pernyataan resmi, dan belum ada tim khusus yang dibentuk untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan aparat.

Masyarakat berharap Panglima TNI segera memberikan klarifikasi terbuka agar tidak terjadi kebingungan dan ketegangan di tingkat akar rumput. Karena pada akhirnya, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab bersama, dan transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik.