Daerah

Dewan Gereja Papua dan KO MASI Minta Pemerintah Buka Akses HAM dan Media di Papua

Jayapura – Dewan Gereja Papua bersama Koalisi Transformasi Masyarakat Sipil (KO MASI) menyuarakan desakan keras kepada pemerintah pusat untuk segera menghentikan pendekatan militer dalam ranah sipil serta proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat di Tanah Papua. Pernyataan sikap ini disampaikan pada Jumat (20/2/2026) dan ditandatangani oleh lebih dari 40 organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, gereja, hingga lembaga bantuan hukum.

Dalam pernyataan tersebut, koalisi menyoroti tiga isu utama yang dianggap mendesak: perampasan sumber daya alam, militerisme, dan krisis kemanusiaan. Mereka menilai kebijakan negara yang menempatkan aparat TNI di ranah sipil sebagai guru maupun tenaga medis telah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia.

Koalisi juga menuntut:

  • Penarikan pasukan TNI dari wilayah konflik sesuai janji Panglima TNI pada 21 Maret 2024.
  • Penghentian seluruh PSN yang merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat.
  • Dibukanya akses jurnalis asing serta Komisi Tinggi HAM PBB untuk melakukan pemantauan langsung di Papua.
  • Dialog terbuka antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua sebagai jalan damai untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.

Selain itu, mereka menegaskan bahwa TNI maupun TPNPB wajib menjunjung tinggi Hukum Humaniter Internasional dalam setiap operasi di wilayah konflik.

Puluhan lembaga yang menandatangani pernyataan ini antara lain Jaringan Damai Papua, Dewan Adat Papua, WALHI Papua, ELSHAM Papua, LBH Papua, JPIC OFM Papua, hingga media lokal Jubi. Dukungan luas ini menunjukkan konsolidasi masyarakat sipil Papua dalam menolak kebijakan yang dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.

Penutup

Koalisi berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga legislatif di Papua segera menyatakan sikap tegas menolak proyek dan operasi militer yang memperparah krisis kemanusiaan. “Ruang hidup masyarakat adat harus dilindungi, bukan dirampas,” tegas pernyataan bersama itu.

Redaksi Potret Papua

Recent Posts

Polri Hadir untuk Masyarakat, Kapolres Puncak Jaya dan Bhayangkari Serahkan Bantuan Sembako kepada Keluarga Korban Kebakaran di Distrik Muara

PUNCAK JAYA – Kapolres Puncak Jaya AKBP Yudha Wicaksono bersama Ketua Bhayangkari Cabang Puncak Jaya…

2 jam ago

Maximus Tipagau Bantah Terlibat sebagai Penyelenggara Seminar Potensi Mineral dan Migas Papua, Perusahaan Minta Klarifikasi Terbuka

NABIRE – Maximus Tipagau melalui pihak perusahaannya memberikan klarifikasi atas tudingan sejumlah pemuda yang menyebut…

15 jam ago

Wujud Kepedulian terhadap Pendidikan Anak Papua, Kapolres Puncak Jaya dan Bhayangkari Turun Langsung Berikan Perlengkapan Sekolah kepada Siswa SD Negeri Mulia

PUNCAK JAYA – Kepedulian terhadap pendidikan anak-anak ditunjukkan Polres Puncak Jaya bersama Bhayangkari melalui pembagian…

16 jam ago

Dari Pantai MAF, Polda Papua Tengah Perkuat Gerakan Peduli Lingkungan, Bersihkan Pantai dan Tanam Pohon

NABIRE – Menjaga alam bukan sekadar imbauan, tetapi membutuhkan aksi nyata, semangat inilah ditunjukkan Polda…

20 jam ago

Perkuat Iman dan Integritas Pelayanan, Kantor Pertanahan Jayawijaya Gelar Ibadah Rutin Bulanan Persekutuan Doa Oikumene

WAMENA – Dalam upaya mempererat kebersamaan serta membina kerohanian para pegawai, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya…

20 jam ago

Lewat Jumat Curhat, Kapolda Papua Tengah Dengarkan Keluhan Warga soal Narkoba dan Begal

NABIRE – Peredaran narkoba dan aksi pencurian dengan kekerasan atau begal menjadi keluhan masyarakat yang…

20 jam ago