Banjir Tahunan Merauke, Gubernur Papua Selatan Tekankan Pembagian Tugas Antar Instansi

Merauke – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memerintahkan seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) baik provinsi maupun kabupaten terkait segera mengatasi banjir di kota Merauke

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat bersama instansi terkait dan seluruh OPD baik provinsi maupun kabupaten di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan,Sabtu (5/4/2025).

Rapat itu mendadak dilakukan lantaran sejumlah rumah di Merauke banjir akibat luapan air dari sejumlah saluran air setelah hujan yang mengguyur Merauke sejak malam hingga pagi hari.

Banjir merendam sejumlah pemukiman beserta harta benda. Tak hanya itu, air juga meluap ke sejumlah titik ruas jalan di kota Merauke.

“Kita perlu sepakat bikin keputusan Gubernur untuk penanganan banjir di Merauke. Keputusan itu lebih pada pembagian tugas antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Provinsi dan Kabupaten untuk penanganan banjir,”tegas Apolo dalam rapat.

Gubernur Apolo mengatakan, perlu ada langkah-langkah penanganan banjir di Merauke secara konstruktif dan terukur dan dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu, perlu berkoordinasi antara instansi dan OPD terkait untuk penanganan banjir Merauke.

Dengan demikian, kata Gubernur Apolo, kewenangan BWS Papua-Merauke khusus menangani saluran induk, kemudian pemerintah provinsi menangani saluran sekunder dan pemerintah kabupaten menangani saluran tersier.

Saluran induk yakni seluruh saluran yang menuju badan air seperti sungai, danau dan laut. Kemudian, saluran yang masuk ke saluran induk yaitu saluran tersier seperti drainase jalan.

Sedangkan saluran didalam perumahan dan kompleks disebut saluran tersier.

“Jadi, sudah jelas tanggungjawab BWS Papua-Merauke dimana, pemerintah provinsi dimana dan pemerintah kabupaten dimana untuk menangani soal banjir ini,”ujarnya.

“Didalam rapat ini kita menugaskan BWS Papua-Merauke untuk mengkoordinir kita semua khusus penanganan banjir di kota Merauke,”kata dia.

Dalam rapat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Papua Selatan, Heribertus Silubun meminta pemerintah baik provinsi maupun kabupaten serius menangani banjir di Merauke.

“Hampir tiap tahun banjir, wilayah-wilayah mana yang banjir juga kita sudah tau bersama,”ujar Heribertus

Heribertus menyoroti soal kualitas bahan yang digunakan untuk membangun pintu-pintu air, kadang air tinggi hendak dibuka agar air keluar namun sulit.

Selanjutnya,tingkat kesadaran masyarakat membuang sampah sembarangan sehingga menumpuk dan menyumbat saluran-saluran pembuangan air.

Lanjut Heribertus, sehingga mengakibatkan banjir disejumlah titik di kota Merauke terus terjadi ketika datang hujan.

Sorotan serupa juga disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Demianus Katayu. Demianus mengatakan, pembuangan sampah perlu diperhatikan. Dia meminta agar ada gerakan sosial bersama untuk membersihkan sampah.

“Harus ada gerakan sosial untuk menggerakkan masyarakat sama-sama membersihkan sampah, kalau sampah-sampah dimana-mana ketika datang hujan, seluruh saluran air tersumbat dan terjadi banjir dimana-mana,”kata dia.

Sekedar informasi, turut hadir dalam rapat tersebut BMKG Merauke, BWS Papua -Merauke, dan seluruh OPD baik provinsi maupun kabupaten.