JAYAPURA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa jumlah Orang Asli Papua (OAP) yang saat ini tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa OAP menjadi kelompok minoritas di Tanah Papua.
Hal itu disampaikan Ribka Haluk saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (26/5/2026), menanggapi berbagai persepsi dan komentar publik terkait hasil pendataan OAP di enam provinsi di Tanah Papua.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah OAP aktif yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan tercatat dalam SIAK saat ini mencapai 2.296.846 jiwa. Sementara jumlah total penduduk se-Tanah Papua berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinamis tercatat sebanyak 5.832.120 jiwa.
Menurut Ribka, angka tersebut masih bersifat dinamis dan akan terus berubah karena masih banyak masyarakat asli Papua yang belum melakukan perekaman data kependudukan, khususnya di wilayah pedalaman, pegunungan, daerah terpencil, hingga masyarakat Papua yang berada di luar negeri.
“Oh iya, setelah ada pertemuan kami terkait dengan masalah pendataan Orang Asli Papua yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan juga lima provinsi lain di Tanah Papua, ternyata memang ada netizen, komentator, dan pengamat lokal yang menyampaikan persepsi bahwa terjadi minoritas terhadap Orang Asli Papua,” ujar Ribka.
“Perlu saya jelaskan kepada seluruh masyarakat Papua bahwa jumlah 2.296.846 jiwa itu adalah data aktif OAP yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik dan masuk dalam SIAK. Ini masih akan terus bertambah karena masih banyak masyarakat yang belum direkam,” lanjutnya.
Ribka menjelaskan, kendala utama dalam pendataan OAP adalah belum meratanya perekaman administrasi kependudukan di berbagai daerah, terutama wilayah pegunungan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Ia menyebut pemerintah daerah bersama petugas Dukcapil harus melakukan sistem jemput bola hingga ke kampung-kampung dan distrik-distrik agar seluruh masyarakat OAP dapat terdata secara resmi.
“Banyak masyarakat kita di Papua Pegunungan misalnya, yang belum direkam sampai ke kampung-kampung. Karena itu petugas harus turun langsung. Jadi bukan berarti OAP minoritas, tetapi memang masih banyak yang belum masuk dalam database kependudukan,” katanya.
Selain faktor geografis, Ribka juga menyoroti masih adanya pemahaman keliru di tengah masyarakat terkait perekaman KTP elektronik. Menurutnya, sebagian warga masih percaya berbagai isu yang menyebabkan mereka enggan melakukan perekaman data.
“Ada stigma di masyarakat bahwa perekaman KTP elektronik dikaitkan dengan angka 666 atau antikris, sehingga masyarakat takut direkam. Ada juga yang berpikir nanti dimata-matai dan sebagainya. Persepsi-persepsi seperti ini membuat banyak masyarakat belum mau melakukan perekaman,” ujarnya.
Ia menegaskan, data kependudukan sangat penting untuk menentukan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), dana otonomi khusus, pelayanan administrasi, hingga program kesejahteraan masyarakat.
“Kalau datanya tidak lengkap, maka pemerintah akan sulit mengukur kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu semua pihak harus mendorong masyarakat agar melakukan perekaman data kependudukan,” katanya.
Berdasarkan hasil pemilahan data OAP aktif dan total penduduk se-Tanah Papua, Provinsi Papua Tengah menjadi wilayah dengan jumlah OAP aktif terbesar.
Jumlah OAP aktif di Papua Tengah tercatat mencapai 995.248 jiwa, terdiri dari 526.469 laki-laki dan 468.779 perempuan. Sementara total penduduk Papua Tengah berdasarkan DKB Dinamis mencapai 1.393.565 jiwa.
Di posisi kedua terdapat Provinsi Papua dengan jumlah OAP aktif sebanyak 512.331 jiwa dari total penduduk 1.126.448 jiwa.
Selanjutnya Provinsi Papua Barat mencatat jumlah OAP aktif sebanyak 281.161 jiwa dengan total penduduk 592.451 jiwa.
Provinsi Papua Barat Daya memiliki jumlah OAP aktif sebanyak 256.915 jiwa dari total penduduk 636.164 jiwa.
Sementara Provinsi Papua Selatan mencatat jumlah OAP aktif sebanyak 229.337 jiwa dengan total penduduk 595.192 jiwa.
Adapun Provinsi Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan jumlah OAP aktif paling sedikit, yakni 21.854 jiwa, meski total penduduknya mencapai 1.488.300 jiwa.
Ribka menilai kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya cakupan perekaman administrasi kependudukan di wilayah pegunungan Papua.
“Kalau kita bicara jujur, sebenarnya masyarakat asli Papua paling banyak berada di wilayah pegunungan. Tetapi kenapa angka yang terekam masih sedikit? Karena memang banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan mempercepat pendataan OAP secara menyeluruh.
“Jadi jangan pesimis. Tetap optimis karena data ini masih akan terus bertambah. Ini pekerjaan rumah besar pemerintah bersama seluruh masyarakat Papua,” tutup Ribka. (*)
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Kemendagri
