Serahkan Rp 1.2 M, 44 Ekor Babi dan 18 Ton Beras dan Bama. Bupati Aletinus Yigibalom Tegaskan: Bantuan Perdamaian Bukan Denda Kepala

WAMENA – Komitmen mendalam diperlihatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya dalam mengakhiri konflik sosial yang sempat memanas di Wamena. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Lanny Jaya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan ritual adat Lepas Panah—sebuah simbol sakral perdamaian dalam tradisi Suku Lanny—yang dijadwalkan berlangsung di Wamena pada Senin, 25 Mei 2026.

Langkah ini menjadi puncak dari upaya rekonsiliasi setelah pertikaian fisik resmi dihentikan. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam dalam mengupayakan pemulihan keamanan dan persaudaraan di tanah Papua.

Anggaran Rp 1,2 Miliar dan Belasan Ton Logistik Dikucurkan

Untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan & perdamaian berjalan lancar, Pemkab Lanny Jaya telah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp 1,2 Miliar secara bertahap. Dana ini dialokasikan khusus untuk mendukung proses perdamaian melalui mekanisme adat dan telah diserahkan kepada Andugure hingga proses pemulangan massa ke daerah asal masing-masing.

Selain dukungan finansial, bantuan logistik berupa bahan makanan (Bama) dalam jumlah besar juga digelontorkan demi menjamin kebutuhan konsumsi warga yang terlibat di area perdamaian. Bantuan logistik tersebut meliputi:

18 Ton Beras
Ratusan karton mi instan (Supermie)
Kopi dan Gula

Tidak hanya itu, sebagai bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kultural, Pemkab Lanny Jaya bersama para pemangku wilayah turut menyerahkan hewan ternak yang bernilai tinggi dalam tradisi pegunungan Papua.

Catatan Redaksi Sebanyak 44 ekor babi (wam) telah diserahkan. Hewan-hewan ini merupakan sumbangsih kolektif dari Pemkab Lanny Jaya bersama 39 Kepala Distrik sewilayah Kabupaten Lanny Jaya.

Meluruskan Persepsi: Bantuan untuk Prosesi, Bukan Denda Kepala

Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom, menegaskan dengan sangat jelas mengenai peruntukan bantuan finansial dan logistik yang diberikan oleh pemerintah. Ia meluruskan agar tidak terjadi salah paham di tengah masyarakat maupun publik luas.

“Perlu kami garis bawahi dan tegaskan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah ini bukan untuk membayar kepala (denda adat) atau denda korban konflik. Anggaran dan logistik ini murni dikucurkan untuk membiayai seluruh proses penyelesaian masalah, ritual adat pelepasan panah secara budaya, serta biaya transportasi pemulangan massa kembali ke kampung halaman masing-masing,” ujar Bupati Aletinus.

Mengenai urusan denda adat atau bayar kepala, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya tetap menjadi wilayah dan tanggung jawab dari pihak Andugure (Kepala Perang) sesuai dengan tatanan hukum adat yang berlaku. Pemerintah menempatkan diri sebagai fasilitator dan pengawal kedamaian, tanpa mengintervensi substansi hukum adat yang sakral.

Jadwal Pemulangan Massa: Bergerak Mulai Selasa 26 Mei 2026

Semua bantuan dari pemerintah telah diserahkan langsung kepada Andugure pertama. Pihak Andugure inilah yang nantinya mengalirkan dan mengatur jalannya prosesi teknis berdasarkan hukum budaya, mulai dari ritual lepas panah hingga mobilisasi massa.
Jika prosesi pelepasan panah sebagai tanda berakhirnya permusuhan sukses digelar pada Senin (25/5), maka agenda berikutnya adalah pengosongan wilayah konsentrasi massa.

“Pemulangan warga dari Wamena menuju ke daerah asal masing-masing akan kami laksanakan mulai Selasa, 26 Mei 2026, tepat sehari setelah prosesi adat lepas panah selesai. Pemerintah daerah telah dan akan terus mengawal setiap jengkal proses perdamaian ini hingga warga benar-benar tiba di tempat tinggal mereka dengan aman dan selamat,” tambah Bupati.

Apresiasi Bupati: “Sebagai Anak Daerah, Kami Hadir dengan Tindakan Nyata”

Mengakhiri keterangannya, Bupati Aletinus Yigibalom menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Suku Lanny. Ia memuji kedewasaan warga yang mau menahan diri, mendengarkan arahan pemerintah, dan memilih jalan rekonsiliasi.

“Sebagai anak daerah yang dipercaya memimpin, pemerintah harus hadir. Kami membuktikannya bukan sekadar dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata dan dukungan konkret agar kedamaian sejati ini benar-benar terwujud di atas tanah ini,”

Bupati menaruh harapan besar agar momentum rekonsiliasi di Wamena ini menjadi pelajaran berharga bagi masa depan Papua Pegunungan. Beliau berharap kedamaian yang telah tercipta terus dijaga oleh generasi hari ini dan generasi yang akan datang, demi terwujudnya Papua yang aman, maju, dan harmonis.