Raperda Pemekaran Kabupaten Yamo Disahkan, Wakil III DPRK Sebut Sejarah Baru

PUNCAK JAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak Jaya bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Puncak Jaya secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Yamo. Pengesahan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan pelayanan pemerintahan dan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Pengesahan Raperda tentang pemekaran Kabupaten Yamo ini digelar bersamaan dengan rapat paripurna pengesahan Anggaran Pencapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri 35 dari 38 anggota DPRK Puncak Jaya. Rapat Paripurna II dan III itu berlangsung di Aula Sasana Kaonak, Kantor Bupati Puncak Jaya, Rabu (11/2/2026).

“Jadi tadi kita bersama eksekutif sudah mengesahkan Raperda pemerkaran Kabupaten Yamo. Ini merupakan sejarah baru untuk terbentuknya pemekaran Kabupaten Yamo yang telah dirindukan masyarakat sejak Tahun 2009 lalu,” ungkap Wakil Ketua III DPRK Puncak Jaya Maichel Wonorengga.

Maichel mengungkapkan setelah penetapan Raperda DOB Kabupaten Yamo, pihaknya segera melaporkan ke Pemerintah Papua Tengah, untuk segera ditindak lanjuti ke pemerintah pusat maupun DPR RI.

“Kami mengapresiasi komitmen Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda untuk mempercepat DOB Kabupaten Yamo, apalagi ini merupakan janji politiknya kepada masyarakat. Dengan begini langkah pemekaran sudah mencapai 70-80 persen dan ini sangat bagus,” lugasnya.

Maichel menambahkan pemekaran Kabupaten Yamo ini sangat penting guna mewujudkan efektifitas pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apalagi daerah Puncak Jaya ini memiliki geografis yang sulit berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan rentang kendali pemerintahan yang jauh.

“Untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya salah satunya harus dilakukan DOB, ini perlu guna mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan pemerataan pembangunan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, juga terciptanya efektivitas dan efesiensi pemerintahan serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang menyentuh langsung ke masyarakat. Sekali lagi dengan terciptanya kesepahaman bersama antara legislatif dan eksekutif, kita berkeyakinan DOB Kabupaten Yamo bisa segera terwujud,” pungkasnya.