Daerah

Raperda Pemekaran Kabupaten Yamo Disahkan, Wakil III DPRK Sebut Sejarah Baru

PUNCAK JAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak Jaya bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Puncak Jaya secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Yamo. Pengesahan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan pelayanan pemerintahan dan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Pengesahan Raperda tentang pemekaran Kabupaten Yamo ini digelar bersamaan dengan rapat paripurna pengesahan Anggaran Pencapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri 35 dari 38 anggota DPRK Puncak Jaya. Rapat Paripurna II dan III itu berlangsung di Aula Sasana Kaonak, Kantor Bupati Puncak Jaya, Rabu (11/2/2026).

“Jadi tadi kita bersama eksekutif sudah mengesahkan Raperda pemerkaran Kabupaten Yamo. Ini merupakan sejarah baru untuk terbentuknya pemekaran Kabupaten Yamo yang telah dirindukan masyarakat sejak Tahun 2009 lalu,” ungkap Wakil Ketua III DPRK Puncak Jaya Maichel Wonorengga.

Maichel mengungkapkan setelah penetapan Raperda DOB Kabupaten Yamo, pihaknya segera melaporkan ke Pemerintah Papua Tengah, untuk segera ditindak lanjuti ke pemerintah pusat maupun DPR RI.

“Kami mengapresiasi komitmen Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda untuk mempercepat DOB Kabupaten Yamo, apalagi ini merupakan janji politiknya kepada masyarakat. Dengan begini langkah pemekaran sudah mencapai 70-80 persen dan ini sangat bagus,” lugasnya.

Maichel menambahkan pemekaran Kabupaten Yamo ini sangat penting guna mewujudkan efektifitas pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apalagi daerah Puncak Jaya ini memiliki geografis yang sulit berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan rentang kendali pemerintahan yang jauh.

“Untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya salah satunya harus dilakukan DOB, ini perlu guna mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan pemerataan pembangunan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, juga terciptanya efektivitas dan efesiensi pemerintahan serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang menyentuh langsung ke masyarakat. Sekali lagi dengan terciptanya kesepahaman bersama antara legislatif dan eksekutif, kita berkeyakinan DOB Kabupaten Yamo bisa segera terwujud,” pungkasnya.

Redaksi Potret Papua

Recent Posts

PN Jayapura Nyatakan Penetapan Tersangka LL Sah Menurut Hukum

Wamena – Gugatan praperadilan yang diajukan kuasa hukum mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten…

16 jam ago

Kapolres Mimika Terkesan Wajah Bersih Kampung Kokona

TIMIKA – Kesan pertama yang dirasakan Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak saat menginjakkan kaki…

17 jam ago

Distrik Yigi, Dal, Mbua, dan Mbulmu Yalma Terima Bantuan Beras dari Pemkab Nduga

Nduga – Pemerintah Kabupaten Nduga melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan pangan berupa 4…

17 jam ago

Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Digelar di Distrik Dokome

Dokome, 17 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,…

19 jam ago

Dana Otsus 2026 Dukung Penguatan Data Gender dan Anak di Wuyuneri

Wuyuneri, 15 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak…

19 jam ago

Papua Pegunungan Perkuat Sinergi Nasional di Munaslub APPSI 2026

Lombok Barat, 16 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi…

20 jam ago