JAYAPURA – Untuk pendampingan terkait masalah hukum yang nantinya digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama atau MoU. Penandatanganan MoU itu dilakukan di Kota Jayapura Provinsi Papua Senin (24/07/2023).
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo SH MH menjelaskan, Provinsi yang baru dibentuk sangat membutuhkan pendampingan masalah hukum yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan proses pemerintahan, sehingga dengan adanya pendampingan hukum ini, tentu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih terarah dalam menjalankan tugasnya.
Ditegaskan dengan dilakukannya kesepakatan atau MoU, nantinya dirinya akan mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), untuk melihat secara bersama kira-kira nantinya mana yang akan diutamakan, dimana pendampingan hukum yang akan dilakukan adalah pelaksanaan APBD 2022-2023 yang saat ini telah banyak memasuki proses lelang dan kegiatan OPD lainnya.
Lanjutnya, Pemprov PP juga telah melakukan pemetaan kepada sejumlah OPD yang dianggap rawan penyimpangan anggaran yakni seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), sehingga dalam waktu dekat, dirinya akan membuat SKK, agar Kejati melakukan pendampingan, sebab di Dinas itu banyak program yang sekarang sudah mulai berjalan.
Lebih jauh Kondomo menegaskan juga berpesan kepada setiap OPD, untuk dapat memanfaatkan kerja sama yang saat ini telah berjalan.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono mengungkapkan, MoU menjadi dasar dalam melakukan kerja sama, sehingga nantinya pelaksanaan kerja sama ini dikeluarkan SKK dari Pj Gubernur Papua Pegunungan.
Witono menambahkan, Kejaksaan adalah Pengacara negara, yang mana pihaknya juga bisa mendampingi Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Kementerian Lembaga yang membutuhkan pendampingan di bidang Perdata atau Tata Usaha Negara.(gin)
