Perdamaian Wamena Tanpa Tindak Lanjut, Gubernur dan Para Bupati Dinilai Lalai

WAMENA – Tokoh intelektual Kabupaten Lanny Jaya, Dulius Wanimbo, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah Papua Pegunungan yang dinilai lamban dan tidak serius menangani korban konflik sosial berskala besar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Menurutnya, meski Dana Otonomi Khusus (Otsus) digelontorkan atas nama rakyat Papua, kenyataannya masyarakat yang menjadi korban konflik maupun kehilangan tempat tinggal sama sekali belum tersentuh oleh dana tersebut. “Dana Otsus itu atas nama rakyat Papua. Tapi ketika rakyat jatuh korban, baik nyawa maupun rumah terbakar, pemerintah seakan tutup mata. Tidak ada kebijakan nyata dari bupati maupun gubernur,” tegas Dulius dengan nada kesal.

Pasca Konflik Wamena: Korban Terabaikan

Konflik sosial yang terjadi beberapa waktu lalu di Wamena meninggalkan luka mendalam. Puluhan rumah warga terbakar, sejumlah korban kehilangan tempat tinggal, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Namun hingga kini, langkah nyata dari pemerintah daerah dinilai belum terlihat.

Dulius menyoroti bahwa pasca perdamaian yang difasilitasi oleh Wamendagri Ribka Haluk, tindak lanjut dari pemerintah daerah justru minim. “Perdamaian sudah dilakukan, tapi korban dibiarkan begitu saja. Tidak ada relokasi, tidak ada pembangunan kembali rumah warga. Pemerintah seakan membiarkan penderitaan rakyat berlarut-larut,” ujarnya.

Kritik terhadap Kebijakan Daerah

Ia menilai sikap pemerintah daerah, baik gubernur maupun para bupati, menunjukkan adanya pembiaran. Padahal, Dana Otsus yang jumlahnya besar seharusnya bisa segera dialokasikan untuk pemulihan pasca konflik. “Kalau dana ini benar-benar untuk rakyat, maka korban konflik harus jadi prioritas. Jangan hanya habis untuk program seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat,” tambahnya.

Harapan untuk Tindakan Nyata

Dulius mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret:

• Relokasi korban yang kehilangan rumah akibat konflik.
• Pembangunan kembali rumah warga yang terbakar.
• Pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat konflik.
• Pendampingan sosial bagi korban dan keluarga.

“Pemerintah harus hadir di tengah rakyat. Jangan biarkan masyarakat merasa ditinggalkan. Dana Otsus adalah amanah besar, gunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok,” pungkasnya.