Dana Otsus Papua Pegunungan Diminta Prioritaskan Relokasi Korban Longsor dan Konflik

WAMENA – Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, Festus Menasye Asso, ST, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar segera memprioritaskan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk penanganan korban konflik sosial di Wamena serta bencana tanah longsor yang melanda Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya.

Menurut Festus, Dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat seharusnya benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Ia menegaskan bahwa pendataan korban telah dilakukan, sehingga pemerintah tidak memiliki alasan untuk menunda realisasi pembangunan rumah warga yang terbakar akibat konflik maupun relokasi bagi korban longsor.

“Kalau Dana Otsus memang ditujukan untuk kesejahteraan OAP, maka prioritas utama harus diberikan kepada masyarakat yang kehilangan rumah akibat konflik dan bencana. Mereka butuh kepastian, bukan janji,” tegas Festus.

Konflik Sosial dan Bencana Longsor

Festus mengungkapkan, konflik sosial di Wamena telah mengakibatkan puluhan rumah warga terbakar, memaksa banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, longsor di Distrik Asotipo membuat sejumlah warga harus meninggalkan rumah dan honai mereka, hingga kini masih bertahan di tempat pengungsian sementara.

Ia menilai penanganan pemerintah belum maksimal. Karena itu, ia meminta agar APBD Perubahan segera mengalokasikan Dana Otsus untuk pembangunan kembali rumah warga, relokasi korban longsor, serta perbaikan akses jalan dan fasilitas umum yang rusak.

Fokus pada Kebutuhan Nyata Orang Asli Papua

Festus menekankan bahwa program pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat dalam hal ini Orang Asli Papua, bukan sekadar proyek seremonial.

“Kita harus fokus pada bencana dan konflik. Warga yang benar-benar membutuhkan harus merasakan manfaat Dana Otsus. Jangan sampai dana besar ini habis tanpa dampak langsung bagi rakyat,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak menunda proses relokasi. Menurutnya, relokasi adalah langkah penting untuk memastikan keselamatan warga di daerah rawan longsor.

Festus berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret. Ia menegaskan bahwa Dana Otsus adalah amanah besar yang harus digunakan dengan tepat sasaran. “Ini bukan sekadar angka di APBD, tapi harapan hidup bagi masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana dan konflik,” katanya.

Dengan desakan ini, DPR Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk mengawal penggunaan Dana Otsus agar benar-benar berpihak pada rakyat. Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah provinsi dalam menjawab kebutuhan mendesak tersebut.