Pengisian DPRP Papua 2024–2029: Pemerintah Tegaskan Komitmen pada Kepastian Hukum

- Penulis

Minggu, 27 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 26 April 2025 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., mengungkapkan perkembangan terkini terkait proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029 melalui mekanisme pengangkatan. Penyampaian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat dalam memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/04/2025), Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa seluruh proses yang berjalan telah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Secara khusus, Pasal 79 ayat (7) PP 106/2021 mengatur bahwa Gubernur mengusulkan calon anggota DPRP terpilih melalui mekanisme pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan.

“Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 100.3.3.1/KEP.73/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 20 Februari 2025,” ujar Ribka Haluk.

Namun demikian, Ribka menambahkan bahwa saat ini proses pengesahan masih dalam tahap penundaan, mengingat adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap Keputusan Gubernur Papua dan hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel).

“Berdasarkan informasi resmi dari PTUN Jayapura, perkara ini telah terdaftar dengan Nomor 13/G/2025/PTUN.JPR. Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 29 April 2025, pukul 10.00 WIT, dengan agenda Tambahan Bukti dan Saksi dari Penggugat serta kesempatan terakhir bagi Tergugat untuk menyerahkan bukti surat,” lanjutnya.

Wamendagri menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan supremasi hukum dalam setiap tahapan proses ini. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan, menghormati sepenuhnya proses peradilan yang sedang berlangsung.

“Proses pengesahan calon anggota DPRP baru akan dilanjutkan setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegas Ribka.

Lebih lanjut, Ribka Haluk juga menyampaikan harapan agar PTUN Jayapura dapat menyelesaikan seluruh rangkaian persidangan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga proses pengisian keanggotaan DPRP periode 2024–2029 dapat segera dituntaskan. Penyelesaian ini, menurutnya, sangat penting demi mendukung jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat representasi politik Orang Asli Papua (OAP) sesuai semangat Otonomi Khusus.

Selain menyampaikan perkembangan di Provinsi Papua, Wamendagri Ribka juga melaporkan progres pengangkatan anggota DPRP unsur OAP di enam provinsi di Tanah Papua.

“Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, seluruh tahapan pengangkatan telah rampung. Keduanya telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan saat ini tengah menunggu pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPRP, Saya harapkan gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan serta pimpinan DPRP di 2 provinsi itu memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat segera memfasilitasi pengambilan sumpah/janji tersebut” jelasnya.

Sementara itu, untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado. Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih baru saja dilantik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

“Pemerintah pusat akan terus memastikan bahwa seluruh proses pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan ini berjalan secara akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua,” tutup Ribka Haluk.

Pemerintah berharap, dengan terselesaikannya seluruh proses hukum dan administrasi ini, DPRP hasil pengangkatan dapat segera berfungsi optimal dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua.

Penulis : Gin

Editor : Buendi

Sumber Berita: Humas Wakil Menteri Dalam Negeri

Berita Terkait

Peringati HKN ke-62, Wawali Jayapura Rustan Saru Ingatkan Bahaya Pola Hidup Tidak Sehat yang Picu Berbagai Penyakit
Transformasi Digital Keuangan Daerah Dimulai, Bupati Lanny Jaya Teken MoU SP2D Online dengan Bank Papua untuk Percepat Pencairan Dana
Bupati Yuni Wonda Resmikan Gudang Produksi Kopi Puncak Jaya, Dorong Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani Lokal
FGD Akhir Digelar di Tiom, Pemkab Lanny Jaya Percepat Penyusunan Kajian Agrowisata Kopi Wiringgambut sebagai Destinasi Unggulan Papua Pegunungan
Gubernur John Tabo Bantu 26 Lembaga Keagamaan di Papua Pegunungan, Dorong Pembangunan Rumah Ibadah dan Penguatan Kehidupan Umat Beragama
Upacara HKN ke-62 di Papua Pegunungan, Lukas Kosay Ingatkan Pentingnya Pemerataan Layanan Kesehatan dan Pemenuhan Dokter Spesialis
Pemprov Papua Pegunungan Perketat Pengawasan Komoditas Peternakan dan Perikanan, Dorong PAD Sekaligus Cegah Penyakit Hewan Menular
Wakil Ketua III DPRK Puncak Jaya Apresiasi Pelantikan Yubelina Enumbi, Sebut Sosok Berpengalaman dan Layak Pimpin Birokrasi Daerah

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 20:50 WIT

Peringati HKN ke-62, Wawali Jayapura Rustan Saru Ingatkan Bahaya Pola Hidup Tidak Sehat yang Picu Berbagai Penyakit

Kamis, 12 November 2026 - 20:26 WIT

Transformasi Digital Keuangan Daerah Dimulai, Bupati Lanny Jaya Teken MoU SP2D Online dengan Bank Papua untuk Percepat Pencairan Dana

Kamis, 12 November 2026 - 14:38 WIT

Bupati Yuni Wonda Resmikan Gudang Produksi Kopi Puncak Jaya, Dorong Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani Lokal

Kamis, 12 November 2026 - 13:48 WIT

FGD Akhir Digelar di Tiom, Pemkab Lanny Jaya Percepat Penyusunan Kajian Agrowisata Kopi Wiringgambut sebagai Destinasi Unggulan Papua Pegunungan

Kamis, 12 November 2026 - 13:19 WIT

Gubernur John Tabo Bantu 26 Lembaga Keagamaan di Papua Pegunungan, Dorong Pembangunan Rumah Ibadah dan Penguatan Kehidupan Umat Beragama

Berita Terbaru