Jakarta, 26 April 2025 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., mengungkapkan perkembangan terkini terkait proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029 melalui mekanisme pengangkatan. Penyampaian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat dalam memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/04/2025), Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa seluruh proses yang berjalan telah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Secara khusus, Pasal 79 ayat (7) PP 106/2021 mengatur bahwa Gubernur mengusulkan calon anggota DPRP terpilih melalui mekanisme pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan.
“Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 100.3.3.1/KEP.73/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 20 Februari 2025,” ujar Ribka Haluk.
Namun demikian, Ribka menambahkan bahwa saat ini proses pengesahan masih dalam tahap penundaan, mengingat adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap Keputusan Gubernur Papua dan hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel).
“Berdasarkan informasi resmi dari PTUN Jayapura, perkara ini telah terdaftar dengan Nomor 13/G/2025/PTUN.JPR. Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 29 April 2025, pukul 10.00 WIT, dengan agenda Tambahan Bukti dan Saksi dari Penggugat serta kesempatan terakhir bagi Tergugat untuk menyerahkan bukti surat,” lanjutnya.
Wamendagri menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan supremasi hukum dalam setiap tahapan proses ini. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan, menghormati sepenuhnya proses peradilan yang sedang berlangsung.
“Proses pengesahan calon anggota DPRP baru akan dilanjutkan setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegas Ribka.
Lebih lanjut, Ribka Haluk juga menyampaikan harapan agar PTUN Jayapura dapat menyelesaikan seluruh rangkaian persidangan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga proses pengisian keanggotaan DPRP periode 2024–2029 dapat segera dituntaskan. Penyelesaian ini, menurutnya, sangat penting demi mendukung jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat representasi politik Orang Asli Papua (OAP) sesuai semangat Otonomi Khusus.
Selain menyampaikan perkembangan di Provinsi Papua, Wamendagri Ribka juga melaporkan progres pengangkatan anggota DPRP unsur OAP di enam provinsi di Tanah Papua.
“Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, seluruh tahapan pengangkatan telah rampung. Keduanya telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan saat ini tengah menunggu pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPRP, Saya harapkan gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan serta pimpinan DPRP di 2 provinsi itu memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat segera memfasilitasi pengambilan sumpah/janji tersebut” jelasnya.
Sementara itu, untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado. Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih baru saja dilantik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
“Pemerintah pusat akan terus memastikan bahwa seluruh proses pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan ini berjalan secara akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua,” tutup Ribka Haluk.
Pemerintah berharap, dengan terselesaikannya seluruh proses hukum dan administrasi ini, DPRP hasil pengangkatan dapat segera berfungsi optimal dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
Sumber Berita: Humas Wakil Menteri Dalam Negeri
