Pemprov Papua Pegunungan Klarifikasi Hoaks Bantuan Modal Usaha Mama-Mama Papua

Wamena, 5 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan bahwa informasi yang menyebut Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memberikan bantuan modal usaha bagi mama-mama asli Papua Pegunungan adalah tidak benar atau hoaks . Pemprov juga menyebut bahwa informasi ini disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap kabar yang belum terverifikasi.

Ratusan mama-mama Papua Pegunungan mendatangi Kantor Gubernur Papua Pegunungan untuk menanyakan langsung kebenaran informasi tersebut. Beredar kabar bahwa pemerintah provinsi akan memberikan bantuan bagi pelaku UMKM , sehingga banyak mama-mama mengurus rekening di Bank Papua dan Bank BRI . Informasi ini tersebar melalui WhatsApp di Wamena pekan lalu, dan warga diminta untuk mengumpulkan KTP serta membuka rekening bank sebagai syarat menerima bantuan.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan masuk dalam kategori pencemaran nama baik terhadap Gubernur dan Pemprov Papua Pegunungan .

“Ada oknum masyarakat yang menyebarkan informasi bohong ini. Dia harus bertanggung jawab. Sampai saat ini belum ada arahan dari Pak Gubernur terkait bantuan modal usaha yang beredar,” tegas Sekda Wasuok.

Asisten II Sekretariat Daerah Papua Pegunungan, Elai Giban , yang menemui langsung mama-mama, menyatakan bahwa tidak ada program bantuan usaha yang berasal dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan .

Ia juga menyampaikan bahwa Dinas Perindakop dan Dinas Sosial Papua Pegunungan telah diminta untuk mengklarifikasi sumber informasi yang beredar, guna menindak oknum yang menyebarkan hoaks .

“Biasanya bantuan dari pemerintah selalu disertai dengan surat resmi yang dikeluarkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tetapi sejauh ini tidak ada dokumen resmi mengenai bantuan tersebut,” jelas Elai Giban.

Pemprov Papua Pegunungan mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi informasi sebelum bertindak, terutama terkait bantuan pemerintah. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk mengacu pada sumber resmi agar tidak terjebak dalam berita palsu yang dapat merugikan mereka.