Revolusi Sistem Absensi! Pemprov Papua Pegunungan Terapkan Absen Digital

Wamena, 5 Mei 2025 – Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep , memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Dalam apel tersebut, Sekda Drs. Wasuok Demianus Siep menekankan pentingnya penerapan absen digital bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akurasi dalam sistem kehadiran serta pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) .

Sekda mengungkapkan bahwa selama ini sistem absen manual masih digunakan, sehingga terkadang data kehadiran tidak mencerminkan realitas di lapangan. Dengan sistem absen digital, setiap pegawai akan tercatat secara real-time, termasuk waktu masuk dan keluar, serta aktivitas kerja mereka.

“Saat ini kita masih pakai absen manual, sehingga hadir atau tidak hadir, absennya bisa tetap terisi. Dengan absen digital, kita bisa melihat dengan jelas jam masuk, berapa kali pegawai hadir, dan aktivitasnya. Ini akan menentukan pembayaran TPP sesuai dengan haknya. Tidak perlu lagi ada pertanyaan berapa TPP yang diterima, karena semuanya sudah tercatat dalam sistem,” ujar Wasuok

Menurut Wasuok, sistem absensi digital akan menjadi alat kontrol dalam pembayaran hak ASN, sehingga tidak ada lagi pertanyaan atau protes terkait besaran TPP.

“Semua kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dia aktif setiap hari, tentu ada poinnya. Poin ini yang nanti dihitung dalam bentuk uang. Dengan sistem ini, orang tidak perlu berteriak soal hak, karena semuanya akan dihitung secara objektif,” tegasnya.

Wasuok meminta Dinas Kominfo, Biro Organisasi, dan BKD segera mengambil langkah konkret dalam penerapan sistem absensi digital.

“Targetnya jelas, tidak perlu lagi menunda-nunda. Sosialisasi harus segera dilakukan, agar bendahara dan staf di setiap OPD memahami sistem ini. Saya berharap semua OPD sudah harus menerapkan absensi digital secepatnya,” tambah Sekda Drs. Wasuok Demianus Siep .

Dengan adanya sistem absensi digital, Pemprov Papua Pegunungan ingin memastikan kehadiran dan kinerja pegawai tercatat dengan akurat , sekaligus menciptakan mekanisme pembayaran yang lebih transparan dan adil.