Pemprov Papua Pegunungan Dipertanyakan Karena Belum Lantik Kepala Dinas Kesehatan yang Baru

WAMENA-Forum Peduli Pembangunan Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan mendatangi Dinas Kesehatan Papua Pegunungan mempertanyakan pelantikan 15 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang dilantik Pj.Gubernur Papua Pegunungan beberapa waktu lalu, namun, salah satu OPD yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Papua tak ikut dilantik.

“Karena kita tau bahwa Dinas Kesehatan termasuk 16 OPD yang ikut lelang jabatan beberapa waktu lalu tapi kenapa tidak di lantik, ada apa?,” Ungkap Kordinator Demo Benyamin Lagowan di Kantor Dinkes Papua Pegunungan Jalan Hom-hom Wamena, Senin (6/5/24).

Ia mengatakan, orang yang memiliki rekam jejak kasus korupsi di Kabupaten Keerom yang saat ini dipimpin kepala Dinas Kesehatan Papua Pegunungan dan kasus sudah dilaporkan ke Kejati saat Nokolaus Kondomo menjadi Kejati Papua.

“Dr. Ronny Situmorang diduga korupsi di Kabupaten Keerom senilai RP 69 lebih, Dan kasus tersebut telah dilaporkan ke Kejati Papua saat itu dijabat oleh Bapak Nokolaus Kondomo. Dua tahun kemudian pak Nikolaus Kondomo menjadi Pejabat Gubernur Papua Pegunungan kemudian membawa Dr. RS menjadi kepala Dinas Kesehatan Papua Pegunungan yang terduga koruspi dana di Keerom,”jelasnya.

Jika, Dr. Ronny Situmorang memiliki kasus namun, dipake sebagai pimpinan Dinkes Papua Pegunungan saat Nokolaus Kondomo menjabat Pj. Gubernur Papua Pegunungan.
” Saat itu publik menyoroti Bapak Nokolaus Kondomo lakukan evaluasi terkait kasus Dr. Ronny Situmorang namun, hal itu tidak lakukan,”katanya.

Pihakya  meminta segera melantik Kepala Dinas Kesehatan baru yakni harus orang asli Papua Pegunungan karena secara SDM Papua Pegunungan dinilai sudah siap.

“Kemarin pelelangan itu diikuti 6 orang namun yang tersisa 2 orang itu salah satunya OAP dan itu yang harus prioritaskan,”tegasnya.

Lanjut Lagowan Pj Gubernur dan MRP Papua Pegunungan  segera berhentikan Dr. Ronny Situmorang kemudian melantik pejabat yang baru.

“Harus berhentikan kadis yang punya ķasus secara moral, etik dan Hukum kemudian lantik orang baru orang asli Papua,” kantanya.

Ia menambahkan Kantor Gubernur Papua Pegunungan akan dipalang hingga ada pelantikan Kepala Dinas Kesehatan orang Asli Papua Pegunungan.

“Kami akan palang dengan ritual adat sehinga yang dilantik harus Orang Asli Papua Pegunungan lalu kami buka,”tutupnya.

Sebentara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan Herlina mengatakan, Kewenangan ada di Pj. Gubernur Papua Pegunungan.

” Tidak bisa bicara banyak karena betul – betul kami tidak tau soal demo hari ini, tapi soal itu keputusan ada di Bapak Pj. Gubernur,”kata Herlina di ruang kerja Dinkes Papua Pegunungan.