SENTANI – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ribka Haluk memimpin rapat evaluasi dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, Sentani, Selasa (17/03/2026) di Aula RSUD Yowari.
Rapat ini dilakukan setelah dirinya meninjau langsung pelayanan kesehatan di ruang IGD RSUD Yowari dan juga sebagai langkah cepat merespons berbagai persoalan layanan yang menjadi perhatian publik.
Dalam arahannya, Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi pelayanan kesehatan di Papua, khususnya RSUD Yowari yang memiliki peran strategis sebagai rumah sakit rujukan.
“Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Kalau ada kemauan untuk menyelesaikan, saya yakin semua masalah bisa kita atasi,” tegasnya.
Ia menyebut, persoalan utama yang terjadi bukan semata teknis, melainkan lemahnya koordinasi dan masih tingginya ego sektoral.
“Saya melihat persoalannya lebih pada koordinasi yang belum berjalan baik dan kurangnya perhatian. Ego sektoral ini juga masih tinggi, sehingga saling menyalahkan dan masalah tidak selesai,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Christian Silahoit, Bupati Jayapura Yunus Wonda, Ketua BP3OKP Papua Pdt. Albert Yoku, jajaran RSUD Yowari, perwakilan BPJS, Perwakilan PMI, Kapolres Jayapura, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura. Sejumlah pejabat kementerian juga mengikuti rapat secara virtual.
Usai rapat, Ribka menyampaikan bahwa pemerintah telah memetakan seluruh persoalan secara terstruktur.
“Hasil rapat hari ini, kami sudah mengklasterkan permasalahan mulai dari yang sangat mendesak, jangka menengah, hingga jangka panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah konkret langsung diambil melalui pembentukan tim khusus.
“Kami telah membentuk tim FGD dan tim diskusi antar pimpinan untuk merumuskan solusi yang segera dijalankan bersama pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Ribka, RSUD Yowari harus diperkuat kapasitasnya karena melayani tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga pasien rujukan dari berbagai daerah.
“Wilayah ini adalah hub, sehingga banyak masyarakat dari daerah otonom baru datang berobat ke sini. Sementara kapasitas rumah sakit masih terbatas, baik dari sisi tempat tidur, obat, maupun peralatan,” ungkapnya.
Terkait BPJS Kesehatan, ia menyoroti masih adanya peserta yang tidak aktif meskipun memiliki kartu.
“Dari uji petik di lapangan, banyak masyarakat memiliki kartu BPJS tetapi tidak aktif. Ini tidak boleh terjadi dan akan segera kita koordinasikan untuk diaktifkan kembali,” tegasnya.
Ia juga menyinggung perlunya perbaikan tata kelola anggaran rumah sakit.
“Belanja SDM harus proporsional. Standarnya sekitar 40–45 persen, sementara di sini sudah mencapai sekitar 50 persen. Ini akan kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Selain itu, Ribka mendorong peningkatan status RSUD Yowari menjadi rumah sakit tipe B, dengan pemenuhan sejumlah persyaratan.
“Untuk naik ke tipe B, kapasitas tempat tidur minimal sekitar 250. Saat ini masih sekitar 130, sehingga perlu komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk pemenuhannya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit serta mengatasi kendala ketersediaan darah.
“Saya mengimbau ASN, TNI, Polri, dan masyarakat untuk ikut menjadi relawan donor darah, karena kebutuhan darah masih menjadi tantangan,” katanya.
Mengakhiri pernyataannya, Ribka menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak.
“Kesehatan bukan hanya tugas tenaga medis, tetapi tanggung jawab kita semua. Kalau kita bekerja dengan hati, pelayanan pasti bisa kita perbaiki,” pungkasnya.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: kem
