Pemda Puncak Jaya Gelar Sosialisasi Pengisian Anggota DPRK Melalui Jalur Khusus Otsus

MULIA- Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mengadakan sosialisasi pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Provinsi Papua Tengah melalui mekanisme pengangkatan khusus Otonomi Khusus (Otsus), bertempat di Aula BKPPD Puncak Jaya pada Selasa 5 November 2024.

Turut hadir Plh. Sekda Puncak Jaya Esau Karoba, S.Pak.,M.Si, Asisten Bidang Pemerintah Hukum dan Kesra selaku Ketua Pansel Yahya Wonerenggo, S.IP.,M.Sos, Kepala Kesbangpol Keni Wonda, S.Sos.,M.SI, Narasumber dari Provinsi Papua Tengah Rio Amiruddin,S.STP beserta tim.

Hadir pula Kapolres Puncak Jaya diwakili Wakapolres Kompol Syarifudin Ahmad, Dandim 1714/Puncak Jaya diwakili oleh Pasi Intel Kapten Inf. Fatwa Nizar, jajaran staf ahli Bupati, para kepala OPD, Ketua Klasis Wilayah GIDI Telius Wonda, S.Th, Pdt. Esau S. Wosphakrik, S.Th, para Kepala Distrik dan tamu undangan.

Laporan Ketua Pansel Yahya Wonerenggo, S.IP.,M.Sos mengatakan bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 164 Tahun 2024 tanggal 26 September 2024 tentang penetapan anggota panitia seleksi pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya melalui mekanisme pengangkatan periode 2024 – 2029, serta peraturan panitia seleksi Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis tata cara pemilihan anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan dari unsur Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.

Ia menegaskan bahwa bagi masyarakat yang ingin ikut mendaftar calon DPRK adalah OAP Papua yang berdomisili di Puncak Jaya, KTP Puncak Jaya dan tinggal di Puncak Jaya dan selama ini tinggal di Puncak Jaya.

Sambutan Pj. Bupati Puncak Jaya dalam hal ini diwakili oleh Plh. Sekda Esau Karoba, S.Pak.,M.Si mengatakan bahwa pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya ini dapat mewakili seluruh suku adat yang ada, khususnya suku OAP. Perwakilan dari suku OAP diharapkan mampu menyuarakan kepentingan mereka secara efektif di lembaga perwakilan rakyat, hal ini dapat diharapkan dapat mendorong keputusan yang lebih inklusif dan relevan bagi OAP.

Dengan adanya perwakilan suku OAP dalam DPRK dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. “Kehadiran wakil rakyat yang memahami betul kebutuhan dan aspirasi OAP untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan bersama,”bebernya.

Amanat dari Undangan-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus mengenai seleksi calon anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan dengan pertimbangan sebagai penambah ruang bagi OAP dalam mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi kepentingan dan aspirasi agar menghasilkan produk kebijakan dan pembangunan yang berpihak kepada OAP dan komitmen Pemerintah untuk memberikan akses kepada OAP untuk berpartisipasi aktif dalam membangun Papua Tengah.

Selain itu, peserta sosialisasi juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya langsung kepada narasumber mengenai berbagai hal terkait proses pengangkatan ini. Tokoh adat dan masyarakat setempat juga berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran guna memastikan bahwa pengangkatan anggota DPRK Otsus benar-benar mewakili kepentingan Orang Asli Papua (OAP).

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan proses pengangkatan anggota DPRK Otsus dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan wakil-wakil yang mampu memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat adat Papua dengan profesionalisme dan integritas,” tutupnya (*)