JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif Papua Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si, menilai persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan di Papua adalah kemiskinan ekstrem yang belum tertangani secara menyeluruh.
Penilaian ini disampaikan dalam pertemuan bersama Deputi Pengembangan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Medrilzam. Pertemuan membahas berbagai persoalan mendasar yang menyebabkan pembangunan Papua berjalan lambat, termasuk rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami melakukan koordinasi cepat dengan Bappenas dan hari ini berhasil melakukan brainstorming mengenai akar persoalan Papua. Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan,” ujar Waterpauw.
Waterpauw berpandangan, kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas utama karena menjadi pemicu berbagai persoalan lain, mulai dari masalah sosial hingga gangguan keamanan. Ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, potensi konflik akan semakin besar, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan pedalaman.
“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” katanya.
Selain kemiskinan ekstrem, Waterpauw juga menyoroti pentingnya ketersediaan sumber energi listrik atau power plant sebagai fondasi percepatan pembangunan dan masuknya investasi ke Tanah Papua.
Menurutnya, banyak potensi sumber daya alam Papua yang belum tergarap karena keterbatasan infrastruktur kelistrikan. “Kalau pemerintah daerah ditopang serius oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan sumber kelistrikan, maka investasi akan masuk. Banyak sumber daya alam kita yang masih tertidur. Dengan listrik, industri besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” jelasnya.
Waterpauw menekankan perlunya pembenahan mekanisme Musrenbang agar benar-benar bersifat bottom-up dan mencerminkan aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga provinsi. Ia pun mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membawa kepentingan politik ke dalam Musrenbang, melainkan fokus pada kebutuhan riil masyarakat.
“Jauhkan Musrenbang dari kepentingan politik. Bicara kepentingan rakyat secara murni. Kalau masyarakat butuh air bersih, bangun air bersih. Butuh jalan antar kampung, bangun jalan. Butuh listrik, sekolah, puskesmas, ya wujudkan itu,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh poin tersebut telah disampaikan kepada Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas dan mendapat respons positif, serta akan menjadi bahan diskusi lanjutan dalam perencanaan pembangunan Papua ke depan. (*)
Penulis : Syaiful
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Komite Eksekutif Papua
