Menjawab Tantangan Zaman, Papua Tak Bisa Lagi Menolak Kereta Api

JAYAPURA – Polemik pembangunan kereta api di Papua kembali mencuat setelah kritik dari tokoh pemuda adat, Benyamin Wayangkau, yang menilai proyek tersebut bukan kebutuhan utama masyarakat. Kritik ini memantik perdebatan luas, terutama terkait aspek lingkungan dan urgensi pembangunan transportasi massal di Tanah Papua. Namun, pandangan berbeda datang dari Cyfrianus Y. Mambay, Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan, yang menegaskan bahwa kereta api bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan bagi Papua yang ingin maju dan kompetitif.

Kritik Lingkungan vs Realitas Global

Wayangkau menyoroti potensi dampak lingkungan dan hak ulayat masyarakat adat. Namun, menurut Cyfrianus, kekhawatiran tersebut tidak boleh menjadi alasan stagnasi pembangunan. “Lingkungan bisa dimitigasi dengan teknologi konstruksi modern dan dialog transparan. Menolak kereta api hanya akan membuat Papua terjebak dalam keterisolasian,” ujarnya.

Lima Alasan Fundamental Mengapa Kereta Api Mendesak di Papua

Cyfrianus memaparkan setidaknya lima alasan utama yang menjadikan kereta api sebagai kebutuhan mendesak:

Konektivitas Enam Provinsi Papua Papua kini terbagi menjadi enam provinsi. Tanpa integrasi transportasi massal, biaya logistik akan terus melambung. Kereta api diyakini mampu menghubungkan Sorong Raya, Papua Tengah, hingga Papua Selatan. Pilot project Jayapura–Sentani menjadi langkah awal yang logis.

Respon terhadap Krisis Energi Global Lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah membuat tiket pesawat dan biaya logistik semakin mahal. Kereta api hadir sebagai solusi transportasi murah, hemat energi, dan berkapasitas besar.

Modernisasi Pelayanan Publik di Kota Jayapura menghadapi kemacetan dan kepadatan kendaraan. Kereta api akan menjadi instrumen distribusi hasil pertanian dan perikanan, sekaligus melayani mobilitas pekerja dan ASN tanpa hambatan lalu lintas.

Mitigasi Lingkungan, Bukan Stagnasi Isu lingkungan harus dijawab dengan teknologi dan dialog, bukan dijadikan alasan untuk menolak pembangunan. Papua tidak bisa terus menggunakan pola pikir masa lalu untuk menjawab tantangan masa depan.

Terobosan Peradaban dan Kepemimpinan Progresif Langkah Gubernur Matius D. Fakhiri menggandeng PT Kereta Api Indonesia (Persero) dinilai sebagai keberanian politik untuk membawa Papua keluar dari keterisolasian ekonomi. Sejarah membuktikan, peradaban besar selalu ditandai dengan kemajuan sistem transportasi.

Menjawab Tantangan Zaman

Cyfrianus menilai pernyataan Wayangkau yang menyebut kereta api “bukan kebutuhan utama” adalah keliru. Justru bagi masyarakat yang mendambakan biaya transportasi murah, akses pasar luas, dan efisiensi waktu, kereta api adalah jawaban yang terlambat datang. “Semua elemen masyarakat seharusnya memberikan apresiasi dan dukungan penuh agar visi besar Gubernur Papua tidak kandas hanya karena keraguan yang tidak berdasar,” tegasnya.

Polemik kereta api di Papua mencerminkan benturan antara kekhawatiran lingkungan dan kebutuhan pembangunan. Namun, di tengah krisis energi global, mahalnya biaya logistik, dan tuntutan modernisasi pelayanan publik, kereta api bukan lagi sekadar proyek ambisius, melainkan keharusan. Papua membutuhkan terobosan besar untuk keluar dari keterisolasian, dan kereta api diyakini menjadi simbol peradaban baru yang akan menghubungkan enam provinsi menuju masa depan yang lebih kompetitif.