Masyarakat Apawer Kabupaten Sarmi: “Kami Indonesia, Tapi Kami Terlupakan”

Sarmi, Papua — Masyarakat dari wilayah Apawer, Kabupaten Sarmi, menyuarakan harapan dan kekecewaan mereka terhadap lambatnya pembangunan dan pelayanan publik di daerah mereka, meski telah menjadi bagian dari Republik Indonesia selama lebih dari 80 tahun.

Dalam pernyataan terbuka, tokoh masyarakat Erick Bairi menegaskan bahwa warga Apawer telah menjalankan hak politik mereka dengan memilih presiden, gubernur, dan bupati. Namun, janji-janji pembangunan yang datang melalui program Otonomi Khusus (Otsus) belum benar-benar menyentuh kehidupan mereka.

“Kami hidup dalam keterisolasian. Hak anak-anak kami untuk sekolah sulit, kesehatan pun susah, dan pelayanan publik lainnya belum memadai,” ujar Erick.

Seruan kepada Pemerintah dan DPR

Erick Bairi secara khusus meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupatenn Sarmi dan DPR Papua dan Pemda Kabupaten Sarmi untuk turun langsung ke Apawer dan melihat kondisi masyarakat secara nyata.

“Mereka warga negara Indonesia yang diajarkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka punya hak yang sama untuk dibangun oleh negara ini,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa bantuan kemanusiaan bisa dikirim ke negara lain, sementara warga Apawer yang merupakan bagian sah dari Indonesia justru dilupakan.

Kekayaan Alam Diambil, Rakyat Tak Merasakan

Masyarakat Apawer juga menyoroti eksploitasi sumber daya hutan yang dilakukan untuk kepentingan negara, namun tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga lokal.

“Kami sudah berkali-kali mengutus perwakilan untuk menyuarakan kondisi ini, tapi tidak didengar,” tambah Erick.

Harapan untuk Papua Cerdas dan Papua Sehat

Erick berharap janji kampanye Gubernur Papua tentang “Papua Cerdas” dan “Papua Sehat” tidak hanya menjadi slogan indah, tetapi benar-benar diwujudkan hingga ke pelosok seperti Apawer.

“Kalau masih ada wilayah gelap tanpa listrik dan pelayanan dasar, apakah layak disebut Indonesia Emas 2045? Bagi saya, itu Jakarta Emas, bukan Indonesia Emas,” tutupnya.

Seruan Keadilan Pembangunan

Dalam kondisi keuangan nasional yang menuntut efisiensi, Erick meminta pemerintah pusat dan daerah untuk tetap bijak dan adil dalam memperhatikan seluruh pelosok negeri.