TIMIKA – Tokoh Pemuda Papua Maximus Tipagau angkat bicara atas konflik antar masyarakat yang terjadi Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak mengambil sikap tegas dan serius untuk menyelesaikan konflik yang telah memakan korban jiwa.
“Konflik ini telah berlangsung sejak Oktober 2025 dan menimbulkan korban jiwa serta mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Maka dari itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir dan menjadi penengah. Konflik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sampai menimbulkan banyak korban,” ungkap Maximus, Senin (5/1/2026).
Maximus yang sebelumnya ikut dalam kontestasi Pilkada Mimika menekankan peran aparat kepolisian untuk meredam konflik serta menangkap dan menindak para aktor utama di balik konflik tersebut. Hal itu diutarakannya menyusul dalam dua hari ini konflik memakan korban jiwa hingga meregang nyawa.
“Penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Kepala perang dari kedua kubu harus segera ditangkap dan diproses hukum. Negara harus hadir dan menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegasnya.
Maximus yang juga Ketua Partai Perindo Kabupaten Mimika memaparkan, dalam catatannya sudah ada 10 korban jiwa, termasuk korban luka dari unsur kepolisian. Ia juga berharap kedua kepala daerah membuka kembali ruang dialog dengan mengedepankan hukum positif tanpa mengabaikan hukum adat.
“Pendekatan keamanan semata tidak cukup. Namun kita perlu adanya pendekatan humanis dan musyawarah adat akan melahirkan perdamaian yang lebih kokoh dan berkelanjutan dibanding sekadar penjagaan aparat,” lugasnya.
Maximus juga mengingatkan bahwa pembiaran konflik berlarut-larut akan merusak kredibilitas pemerintah daerah dan menghambat pembangunan di Papua Tengah. “Stabilitas pembangunan tidak akan terwujud selama konflik horizontal seperti ini tidak diselesaikan hingga ke akar masalah,” katanya.
Selain aspek keamanan, Maximus juga menyoroti lemahnya pendataan administrasi kependudukan di wilayah konflik. Ia meminta Pemkab Mimika melakukan pendataan menyeluruh untuk memastikan status warga.
“Harus jelas mana warga ber-KTP Mimika dan mana warga Kabupaten Puncak atau warga daerah lainnya. Ini penting agar ketika konflik terjadi tidak saling lempar tanggung jawab antar pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar tradisi konflik yang masih membayangi masyarakat setempat dialihkan menjadi festival budaya sebagai kearifan lokal yang edukatif, termasuk menghidupkan kembali Festival Kamoro Kakuru.
“Dengan dukungan Otonomi Khusus dan APBD Mimika yang besar, masyarakat asli Papua harus merasakan keamanan, kesejahteraan, dan penghormatan atas hak-haknya,” tuturnya.
Penulis : Roy
Editor : Gin
Sumber Berita: Redaksi
