Khawatir Digusur, Masyarakat Grime Beri Peringatan Keras Menolak Penggusuran dan Penggundulan Hutan Adat

- Penulis

Rabu, 3 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SENTANI – Puluhan masyarakat adat Lembah Grime, Namblong, Kabupaten Jayapura memasang spanduk yang bertuliskan kami masyarakat adat Namblong yang berada di wilayah Grime menolak penggusuran dan penggundulan hutan adat oleh PT.PNM di dekat area konsesi.

“Kami memasang baliho untuk mencegah perusahaan jangan sampai masuk ke areal saya (marga Tecuari). Karena penggusuran hutan yang dilakukan PT PNM itu sudah hampir mendekati area kami. Karena dibatasi oleh sungai, maka dari itu kami antisipasi agar perusahaan tidak masuk ke lokasi kami,” kata Ondoafi Abner Tecuari, Selasa (2/4)

Menurutnya, Sungai yang ada di lokasi konsesi itu menjadi batas antara marga Benek Sawa dan Tecuari yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 18 ribu hektar.

“Jadi kami memasang baliho ini agar perusahaan bisa melihat bahwa, wilayah hutan seluas 18 ribu hektar dari suku Namblong jangan diganggu, sebab itu hutan milik adat,” ujarnya

Menurutnya pihak perusahaan telah menyampaikan kepada Suku Namblong bahwa ada 300 hektar yang akan dibuka lahannya.

“Namun kami menyampaikan kepada perusahaan bila mereka ingin masuk yang izinnya sudah keluar maka kami akan mengadu ke Pengadilan dan meminta perusahaan ini gulung tikar diatas tanah adat ini,” ucap Abner.

Ketua Organisasi Perempuan Papua Rosita Tecuari mengatakan ketika hutan digusur  maka mau dikemanakan anak-cucunya nantinya.

“Sebagai perempuan kami melahirkan generasi Papua, lalu ketika mereka tanya hutan kami dimana, apa yang bisa kami jawab. Sebab dari dulu kami hidup dari hasil hutan. Karena wilayah kami yang besar sudah diambil oleh pemerintah dan diserahkan ke perusahaan,” kata Tecuari sambil mengusap air matanya.

Sementara, kata Tecuari, perusahaan dengan gampangnya menggusur hutan adat pihaknya  yang sudah sejak zaman dahulu memberikan pihaknya kehidupan.

“Kami bertanya kepada Pemerintah sebenarnya kami masyarakat adat dianggap ada atau tidak. Pemerintah tidak meminta izin kepada kami dan seenaknya mengambil wilayah adat kami. Padahal didalamnya ada satwa dilindungi, jika rumahnya digusur mereka cari makan dimana, toh tidak mungkin makan sawit,” Ujarnya. (Ikbal Asra/gin)

Penulis : Ikbal

Editor : Buendi

Berita Terkait

Kantah Jayawijaya Lakukan Pengukuran Ulang Tanah Runway Bandara Wamena, Pastikan Presisi Data dan Kepastian Hukum
Kantah Jayawijaya Hadir dalam Mediasi Polres: Klarifikasi Teknis Pertanahan Distrik Asso Lokobal Jadi Fokus Utama
Kapolda Jermias Rontini Ingin Hidupkan Kembali Rumah Apung Kwatisore, Potensi Hiu Paus Nabire Didorong Jadi Ikon Wisata dan Penggerak Ekonomi Lokal
Kabut Asap Tebal di Lembah Baliem Ganggu Operasional Bandara Wamena, Jarak Pandang Turun hingga 500 Meter
Kupon BBM Dinilai Hambat Pelayanan, DPRK Jayawijaya Minta Pengawasan Ketat dan Koordinasi Lintas Instansi
Pendidikan Demokrasi Berkelanjutan: KPU Papua Pegunungan Tanamkan Kesadaran Politik Sejak Dini di Kalangan Pelajar SMA Kristen Wamena
Polres Nduga Hadir di Tengah Siswa SD Inpres Kenyam, Dorong Generasi Muda Tumbuh Disiplin, Taat Aturan, dan Berkarakter
Polres Paniai Komitmen Perkuat Sinergi Lintas Instansi, Dukung Satpol PP Tegakkan Perda dan Ciptakan Ketertiban Umum

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 16:51 WIT

Kantah Jayawijaya Lakukan Pengukuran Ulang Tanah Runway Bandara Wamena, Pastikan Presisi Data dan Kepastian Hukum

Selasa, 20 Oktober 2026 - 16:40 WIT

Kantah Jayawijaya Hadir dalam Mediasi Polres: Klarifikasi Teknis Pertanahan Distrik Asso Lokobal Jadi Fokus Utama

Selasa, 20 Oktober 2026 - 14:13 WIT

Kapolda Jermias Rontini Ingin Hidupkan Kembali Rumah Apung Kwatisore, Potensi Hiu Paus Nabire Didorong Jadi Ikon Wisata dan Penggerak Ekonomi Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 - 08:26 WIT

Kabut Asap Tebal di Lembah Baliem Ganggu Operasional Bandara Wamena, Jarak Pandang Turun hingga 500 Meter

Selasa, 20 Oktober 2026 - 08:09 WIT

Kupon BBM Dinilai Hambat Pelayanan, DPRK Jayawijaya Minta Pengawasan Ketat dan Koordinasi Lintas Instansi

Berita Terbaru