Kawasan Pusat Pemerintahan Gunung Susu Disiapkan Jadi Simbol Kemajuan Papua Pegunungan

Wamena, 17 November 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi memaparkan Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Gunung Susu dalam sebuah forum yang digelar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (17/11). Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun fondasi pemerintahan yang modern, efektif, dan berwibawa di provinsi baru tersebut.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua, Elai Giban, SE., MM., dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 merupakan mandat strategis untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperluas kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) di wilayah pegunungan.

“Penataan kawasan pusat pemerintahan menjadi langkah fundamental. Kawasan KPP Gunung Susu akan menjadi simbol kemajuan, pusat tata kelola pemerintahan, serta representasi identitas masyarakat Pegunungan,” ujar Elai Giban.

Ia menambahkan, penyusunan dokumen masterplan yang dipaparkan hari ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari infrastruktur, utilitas, tata ruang, karakter lanskap, kebutuhan kantor pemerintahan, hingga pengembangan fasilitas penunjang bagi aparatur dan masyarakat.

Elai juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Pegunungan, tim penyusun, konsultan, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras selama tahun anggaran 2025 dalam menyiapkan dokumen tersebut.

“Saya berharap paparan hari ini memberikan ruang evaluasi, penyempurnaan, dan penyelarasan sebelum masterplan ini menjadi acuan pelaksanaan pembangunan pada tahap berikutnya,” katanya.

Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan, Tunggul Wijaya Panggabean, S.T., M.Sc., menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan paparan laporan akhir masterplan telah berjalan dengan baik. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Masukan dan rekomendasi dari forum ini sangat berharga untuk memastikan pembangunan KPP Gunung Susu berpihak pada kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan identitas budaya,” jelas Tunggul.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh hasil konsultasi akan dicatat dan ditindaklanjuti bersama tim penyusun dan pihak terkait. Tunggul menutup kegiatan secara resmi atas nama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, seraya berharap hasil pertemuan ini menjadi langkah maju menuju Papua Pegunungan yang maju, lestari, dan sejahtera.