Wamena – 16 Mei 2026. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk menghentikan konflik antarkelompok masyarakat yang terjadi di wilayah Jayawijaya dan sekitarnya. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pertikaian agar segera menghentikan aksi kekerasan mulai hari ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat bertemu bersama tokoh adat, pimpinan gereja, tokoh masyarakat, serta unsur pemuda di Wamena, Sabtu. Pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat menyatakan sepakat untuk mengakhiri perang antarkelompok demi menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Pegunungan.
Menurut John Tabo, upaya perdamaian akan terus dilakukan melalui pendekatan persaudaraan, persatuan, dan nilai kasih dalam kehidupan masyarakat Papua. Pemerintah juga mengajak seluruh warga untuk kembali menjaga hubungan kekeluargaan serta tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang dapat memicu konflik baru.
Dalam penanganan situasi keamanan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bekerja sama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, aparat TNI-Polri, serta tokoh masyarakat guna memastikan kondisi tetap kondusif. Aparat keamanan juga masih melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan sambil terus melakukan pengamanan di sejumlah titik rawan.
Selain fokus pada pemulihan situasi, pemerintah mulai memfasilitasi pemulangan warga yang datang dari berbagai daerah untuk terlibat dalam konflik beberapa hari terakhir. Mereka akan dikembalikan ke wilayah asal seperti Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, Kurima, dan daerah lainnya di Papua Pegunungan.
Gubernur menegaskan bahwa pertikaian yang terjadi hanya membawa kerugian bagi masyarakat sendiri, karena konflik tersebut melibatkan sesama orang Papua. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan bersama-sama membangun suasana damai di tanah Papua Pegunungan.
“Mulai hari ini tidak boleh ada perang lagi. Kita semua harus menjaga kedamaian dan hidup sebagai saudara,” tegas John Tabo.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selanjutnya akan memprioritaskan langkah rehabilitasi dan pemulihan pascakonflik, termasuk membahas penyelesaian persoalan utama melalui jalur dialog dan mekanisme hukum tanpa melibatkan pengerahan massa.
Di sisi lain, pemerintah meminta aparat keamanan menindak tegas pihak-pihak yang masih menyebarkan provokasi maupun menghasut masyarakat untuk memperkeruh keadaan. Pemerintah menilai stabilitas keamanan harus dijaga bersama demi melindungi masyarakat dan mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga berencana mendorong penyusunan regulasi daerah berupa Perdasus dan Perdasi sebagai dasar penyelesaian konflik sosial sesuai hukum yang berlaku.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
