Gubernur John Tabo Pastikan TPP ASN Papua Pegunungan Tetap Dibayarkan, Meski Ada Penyesuaian Hingga Awal 2027

WAMENA, 8 Oktober 2026 — Kabar mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi salah satu perhatian ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memastikan kebijakan pembayaran TPP tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong semangat kerja dan disiplin ASN, dengan sejumlah penyesuaian pembayaran hingga awal 2027.

Dalam apel pagi di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan, Kamis (8/10), John Tabo menjelaskan bahwa TPP untuk bulan Oktober 2026 tidak dibayarkan pada bulan berjalan, tetapi akan dibayarkan bersamaan pada Februari 2027.

“Dalam bulan Oktober ini TPP kita tidak ambil. Nanti terima di bulan Februari,” ujar John Tabo.

Sementara itu, pembayaran TPP untuk November dan Desember 2026 tetap berjalan normal seperti biasa.

John Tabo juga memastikan bahwa mulai Januari 2027, TPP yang sebelumnya mengalami pengurangan sebesar 0,90 persen akan dikembalikan secara utuh.

“Tahun depan TPP yang kemarin kita kurangi 0,90 persen, kita kembalikan utuh,” tegasnya.

Menurut John Tabo, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi ASN untuk terus meningkatkan disiplin dan kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, ia menegaskan pemberian TPP harus diikuti dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

“Orang kerja baru diberi. Karena itu bukan hak paten. Itu kebijakan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, John Tabo juga mengingatkan para pimpinan OPD untuk memperhatikan hak-hak kepegawaian ASN, termasuk kenaikan gaji berkala.

Menurutnya, kenaikan gaji berkala merupakan bagian penting dalam administrasi kepegawaian yang tidak boleh diabaikan.

“Berkala itu setiap dua tahun. Perhatikan baik, jangan hanya tunggu naik pangkat,” katanya.

John Tabo meminta pimpinan OPD lebih aktif memastikan administrasi kepegawaian berjalan tepat waktu sehingga tidak ada ASN yang dirugikan akibat kelalaian dalam pengurusan hak kepegawaiannya.