Jakarta, 23 November 2026. Dengan dinamika proses pergantian Wakil Presiden, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. MPA, menegaskan, “saat ini rakyat Papua sangat mengharapkan sosok Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang lebih progresif dan mampu berpikir melampaui kebiasaan di dalam mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait program percepatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.”
Hal tersebut ditegaskan Velix di saat bangsa Indonesia sedang menanti siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden setelah Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Sebab menurut Velix, “Wakil Presiden adalah Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang diamanahkan di dalam Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 106/2021 dan Perpres No. 121/2022. Kini, diperbaharui dengan PP 46/2025 dan Perpres 102/2025 untuk menghadirkan Komite Eksekutif Papua.
“Wapres baru dengan strategi baru, terobosan baru dan paradigma baru harus mampu mengkoordinir Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Percepatan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan 6 perwakilan Provinsi se-Tanah Papua di dalam program percepatan pembangunan Otsus Papua”, tegas Velix. Mereka tidak boleh pasif tetapi harus aktif berinisiatif menggagas percepatan pembangunan Otsus Papua dari perspektif mereka masing-masing.
Lebih lanjut Velix Wanggai yang lama berkecimpung dalam perencanaan pengembangan wilayah Kementerian PPN/Bappenas menegaskan, “jika Wapres dapat hadir secara langsung, duduk bersama orang Papua, mendengarkan dengan hati, dan memahami pikiran serta perasaan mereka yang paling dalam, itu berarti pemerintah telah memenangkan hati orang Papua.” Menurut pria asli Ambai Serui Papua ini, orang Papua tidak hanya membutuhkan kebijakan dari atas meja saja, tetapi kehadiran yang tulus, dialog yang jujur, dan kepemimpinan yang mau merasakan langsung denyut kehidupan orang Papua itulah yang sangat didambakan.”
Kita bisa memahami bahwa kondisi Papua yang terkadang damai tetapi seringkali pecah konflik, disebabkan oleh tekanan politik yang sangat kuat baik dari dalam maupun dari luar negeri menuntut perhatian penuh presiden. Itu sebabnya beberapa tugas penting terkait pembangunan Papua diserahkan kepada Wakil Presiden. Untuk aspek teknis penjabarannya, Wapres perlu melakukan konsolidasi agenda kerja dan hubungan kerja yang jelas antara Badan Pengarah Papua (BPP) dan Komite Eksekutif Papua (KEP) serta para pihak lainnya yang berkepentinan bagi Tanah Papua.
“Sudah saatnya Wapres berkantor di Papua, makan Papeda dan bakar batu bersama orang Papua, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi aspirasi yang muncul dari hati mereka yang paling dalam.” Langkah tersebut diyakini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, merawat persaudaraan kebangsaan, dan memastikan pembangunan Otonomi Khusus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh orang Papua.
Dalam kaitan dengan pembangunan perdamaian di Papua, Wapres diharapkan memelopori langkah-langkah perdamaian yang lebih langgeng dan abadi di Papua, melalui pengembangan pangan dan energi, konektivitas, perekonomian OAP, pengembangan wilayah, perumahan, dan pengakuan atas hak-hak dasar orang Papua terkait hak hidup dan hak ulayat adat. Perdamaian yang tidak hanya berhenti pada tidak adanya konflik, tetapi perdamaian yang berakar pada keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap martabat, dan pengakuan hak-hak dasar atas orang Papua di dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.
Sudah saatnya Papua didekati dengan hati, bukan sekadar dengan pendekatan administratif yang kaku dengan prosentase tertinggi realisasi APBD tanpa melihat kemanfaatan bagi masyarakat asli Papua. Orang Papua ingin bertukar pikiran bersama Presiden melalui Wapres. Mereka ingin duduk bersama, saling mendengar dari hati ke hati. “Sesekali Wapres makan Papeda dan bakar batu bersama orang Papua guna mewujudkan perdamaian yang sejati dan abadi,” jelas Velix yang pernah menjabat Penjabat Gubernur Papua Pegunungan sejak November 2023 hingga April 2025.
“Sebagai Ketua Badan Pengarah Papua, Wapres juga mengoordinasikan pencapaian pembangunan 25 tahun Papua sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022 – 2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025 – 2029. Dengan pola harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi program-program dalam kerangka Papua Sehat, Papua Pintar, dan Papua Produktif guna terbangunnya kepercayaan (trust building) yang langgeng di Papua,” tandas Velix. Mengulang apa yang pernah disuarakan mendiang gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi, “Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi!”
JAYAWIJAYA – Turnamen Sepak Bola Pemuda Baptis Cup 2026 resmi ditutup di Lapangan Sepak Bola…
JAYAPURA-Dr. Abisai Rollo, SH, MH., kembali terpilih menahkodai Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Jayapura. Abisai…
JAYAPURA-Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua berkolaborasi dan bersinergi dengan SMA Negeri 4 Jayapura dalam…
MULIA, 21 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan…
WAMENA, PAPUA PEGUNUNGAN – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nduga resmi dilantik bersama…
Wamena, 19 November 2026 — Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menerima kunjungan kerja dalam rangka kegiatan…