Garis Pantai Papua Jadi Aset Unggulan, Pemprov Siapkan Program Pemberdayaan Nelayan

​JAKARTA, 14 November 2025 – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (14/11/2025), menjadi langkah strategis mensinergikan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dengan pusat, terkait pengelolaan potensi daerah dalam rangka meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata pesisir.

​Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Iman Djuniawal, Kepala Dinas Pendidikan Papua Christian Sohilait, Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Yapen Daniel Reba, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Andry, Juru Bicara Gubernur Papua Rivai Darus dan Tim Percepatan.

“Pertemuan hari ini fokus membahas strategi pengelolaan wilayah pesisir Papua yang sangat luas, yang mana diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, tetapi juga membuka peluang besar di sektor pariwisata,” kata Fakhiri.

​Menurut Fakhiri, Provinsi Papua memiliki potensi yang sangat luar biasa dengan garis pantai yang sangat panjang. Sebagian besar kabupaten/kota berada di wilayah pesisir, kecuali satu daerah yang berpusat di sungai, yakni Mamberamo. Potensi laut dan pesisir inilah yang menjadi fokus utama Pemprov Papua untuk mendongkrak PAD.

​“Kami yakin pengelolaan sumber daya laut dan pesisir dengan baik tentunya akan mendatangkan PAD untuk Provinsi Papua.Apalagi destinasi wisata di Papua tidak kalah menarik dengan daerah lain,” ujarnya.

​Gubernur Fakhiri menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Jika kita kolaborasi dari dua hal ( pariwisata dengan perikanan dan pesisir), tentunya bisa menghasilkan sesuatu untuk Provinsi Papua,” sambungnya.

​Menurut Gubernur Fakhiri, Pemprov Papua telah menyiapkan sejumlah rencana pengembangan sektor terkait, termasuk program pemberdayaan masyarakat nelayan. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dengan program kementerian lain untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan secara holistik.

​“Kemarin kami juga di Kementerian Perumahan Rakyat meminta agar dari sisi kesehatan dan kesejahteraan, masyarakat bisa hidup di rumah-rumah yang layak. Tentunya di Kementerian KKP juga ada program serupa. Jika kolaborasi ini baik dari kementerian terkait, masyarakat di pesisir dan nelayan akan tumbuh lebih baik,” katanya.

​Gubernur Fakhiri menilai hampir semua kementerian yang dikunjungi menunjukkan perhatian besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto terhadap kawasan Indonesia Timur, khususnya Papua.

​“Momentum ini yang kami ambil, kami akan manfaatkan untuk bagaimana menjadi titik gerak, titik pangkal contoh bagi semua provinsi yang sudah lahir dari Provinsi induk,” ujarnya.