Dukung Campaign “All Eyes on Papua”, Billy Mambrasar Berikan Rekomendasi Kebijakan ke Presiden RI terkait Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat

- Penulis

Rabu, 5 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA-Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar memberikan Rekomendasi Kebijakan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka hari ini, terkait permasalahan peralihan fungsi hutan adat, yang sedang dihadapi oleh masyarakat Suku Awyu Papua. Rekomendasi kebijakan ini diberikan Billy kepada Presiden setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat adat di Papua Selatan tersebut, agar hutan adat mereka tidak beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.

Dalam memo rekomendasi kebijakan tersebut, ada tiga poin yang diajukan oleh Billy kepada presiden. Pertama, meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau ulang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Perizinan yang telah ada. Hal ini karena menurut Masyarakat adat Awyu, tidak ada konsultasi publik yang melibatkan keseluruhan masyarakat adat hingga mereka memberikan persetujuan tersebut.

Kedua, memberikan pengarahan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) agar menyusun kerangka Pembangunan Tanah Papua secara menyeluruh, dengan memasukkan komponen perlindungan hutan sebagai sumber hidup dan juga perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Ketiga, mendorong konsep pembangunan ekonomi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat adat di Tanah Papua, termasuk didalamnya, menggerakkan alternatif ekonomi yang bersumber dari industri yang tidak merusak lingkungan, dan menghindari konversi hutan adat dan hutan lindung ke industri kelapa sawit yang akan mengurangi keragamanan hayati, dan kemampuan alami hutan tersebut untuk menyerap karbon dan menjadi paru-paru dunia.

Sebagai Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar pernah terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) No. 111 Tahun 2022 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Dalam proses tersebut, Billy Mambrasar telah aktif mengadvokasi pembangunan yang
menghindari kerusakan hutan lindung dan hutan adat, serta gencar mengingat seluruh pihak, baik pemerintah, maupun swasta, untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan kegiatan mereka.

Sebagai aktivis yang juga merupakan Duta Pembangunan Keberlanjutan Nasional (SDGs), Billy Mambrasar sudah bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, dan merancang Investasi Hijau Papua yang sebelumnya sudah pernah diserahkan ke Kemenkomarves. Sebab, Hutan
Lindung dan Hutan Adat merupakan sumber penghidupan masyarakat adat di sekitarnya.

Baru beberapa hari yang lalu, Billy bertemu dengan Kordinator Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa Perwakilan Indonesia, di Jakarta, dan meminta agar adanya keterlibatan aktif lembaga ini untuk ikut menjaga kelestarian alam Indonesia.

“Sebagai aktvis, sejak dulu saya sudah banyak menampung aspirasi masyarakat Adat yang memang sejak dulu konsern terhadap hutan mereka, baik hutan lindung maupun hutan adat. Karena sehari-hari mereka hidup dan bergantung dari hutan tersebut, jadi kalau hutan tersebut
beralih fungsi, darimana lagi mereka akan mendapat sumber penghidupan sehari-hari mereka”, ujar Billy di Istana Negara disela-sela memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden RI.

Dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Joko Widodo ini, Billy mengusahakan agar aspirasi masyarakat adat khususnya di Papua Selatan dapat sampai langsung ke Presiden, sehingga dengan arahan strategis dari Beliau, aspirasi masyarakat adat
Awyu dapat ditindak lanjuti.

“Dengan perjuangan ini kita berharap agar hutan indonesia dapat dilindungi, khususnya hutan adat dan hutan lindung, dan dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat adat dapat dilibatkan dan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia”, tutup pemuda asli Papua ini.

Berita Terkait

Polda Papua Tengah Latih 100 Anak Asli Papua Jadi Satpam Bersertifikat Gada Pratama
Wujudkan Masyarakat Mandiri dan Produktif, Pemprov Papua Pegunungan Distribusikan Bantuan Bibit Babi untuk 48 Kelompok Penerima Manfaat
Resmi Tutup Pendidikan 522 Aparatur, Bupati Lanny Jaya Minta ASN Baru Tinggalkan Kebiasaan Buruk dan Fokus Melayani Masyarakat
Wakapolda Papua Tengah Tegaskan Integritas dan Disiplin Harga Mati, Rakernis Propam 2026 Jadi Momentum Perkuat Pengawasan Internal Polri
Kapolres Puncak Jaya Tegaskan Operasi Zebra Noken 2026 Jadi Momentum Bangun Kesadaran Berlalu Lintas dan Tekan Angka Kecelakaan
Operasi Zebra Noken Dimulai, Polda Papua Tengah Bidik 8 Pelanggaran Berbahaya
Tujuh Talenta Muda MagangHub Batch 3 Resmi Bergabung di Kantor Pertanahan Jayawijaya, Fokus Dukung Percepatan Layanan Survei dan Pemetaan
Warga Jalan Bhayangkara Wamena Akhirnya Terima Sertipikat PTSL, Kantor Pertanahan Jayawijaya Wujudkan Kepastian Hukum atas Tanah Masyarakat

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:02 WIT

Polda Papua Tengah Latih 100 Anak Asli Papua Jadi Satpam Bersertifikat Gada Pratama

Selasa, 17 November 2026 - 14:03 WIT

Wujudkan Masyarakat Mandiri dan Produktif, Pemprov Papua Pegunungan Distribusikan Bantuan Bibit Babi untuk 48 Kelompok Penerima Manfaat

Selasa, 17 November 2026 - 13:12 WIT

Resmi Tutup Pendidikan 522 Aparatur, Bupati Lanny Jaya Minta ASN Baru Tinggalkan Kebiasaan Buruk dan Fokus Melayani Masyarakat

Selasa, 17 November 2026 - 12:56 WIT

Wakapolda Papua Tengah Tegaskan Integritas dan Disiplin Harga Mati, Rakernis Propam 2026 Jadi Momentum Perkuat Pengawasan Internal Polri

Selasa, 17 November 2026 - 11:16 WIT

Kapolres Puncak Jaya Tegaskan Operasi Zebra Noken 2026 Jadi Momentum Bangun Kesadaran Berlalu Lintas dan Tekan Angka Kecelakaan

Berita Terbaru