Dana BOKB Diselewengkan, Kerugian Negara Dikembalikan ke Kas Negara

Wamena, 11 Desember 2025 — Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp315 juta dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun anggaran 2019–2020.

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, menyampaikan bahwa pengembalian tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kejari Jayawijaya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Inspektorat Kabupaten Jayawijaya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Hari ini kami menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp315 juta dari perkara dugaan korupsi dana BOKB. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah Papua Pegunungan, khususnya di Jayawijaya,” ujar Sunandar dalam konferensi pers, Kamis (11/12/2025).

Perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana BOKB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayawijaya. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung program keluarga berencana, namun diduga diselewengkan dalam pelaksanaannya.

Kepala BPKAD Jayawijaya, Estephanus Lolo Kasaa, yang hadir mewakili Pemerintah Daerah, mengapresiasi langkah cepat Kejari Jayawijaya dalam menangani kasus ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri dan seluruh jajarannya atas kerja sama yang luar biasa. Pengembalian ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keuangan negara,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Inspektorat Jayawijaya, Andi Ginia, menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Sesuai arahan Presiden, satu sen pun kerugian negara harus dikembalikan. Kami akan terus mengawal dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi,” tegasnya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jayawijaya, Sarah Emelia Claudia Bukorsyum, menjelaskan bahwa proses pengembalian ini merupakan bagian dari penyelesaian perkara korupsi yang telah ditangani sejak tahun lalu.

“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban dari pihak terkait, dan kami akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum awal dalam memperkuat sinergi antara Kejaksaan, APIP, dan Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi di Papua Pegunungan.

Redaksi Potret Papua

Recent Posts

Bukan Sekadar Pertandingan Sepak Bola, Pemuda Baptis Cup 2026 Jadi Gerakan Bersama Membangun Persatuan dan Menjauhkan Generasi Muda dari Penyakit Sosial

JAYAWIJAYA – Turnamen Sepak Bola Pemuda Baptis Cup 2026 resmi ditutup di Lapangan Sepak Bola…

18 jam ago

Musorkot KONI Kota Jayapura Tetapkan Abisai Rollo Sebagai Ketua Umum, Fokus Konsolidasi Organisasi dan Persiapan Pra Kualifikasi PON XXII

JAYAPURA-Dr. Abisai Rollo, SH, MH., kembali terpilih menahkodai Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Jayapura. Abisai…

18 jam ago

Lindungi Masa Depan Anak Papua, BNN Provinsi Papua dan SMAN 4 Jayapura Kolaborasi Cegah Peredaran Gelap Narkoba di Kalangan Pelajar

JAYAPURA-Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua berkolaborasi dan bersinergi dengan SMA Negeri 4 Jayapura dalam…

18 jam ago

Mama-Mama Pedagang Pasar Mulia Bersukacita Terima Bantuan Pemerintah, Fasilitas Usaha Baru Diharapkan Dongkrak Pendapatan Keluarga

MULIA, 21 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan…

19 jam ago

KONI Nduga Resmi Dikukuhkan, Pembinaan Atlet Lokal Jadi Perhatian Pengurus Baru

WAMENA, PAPUA PEGUNUNGAN – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nduga resmi dilantik bersama…

2 hari ago

Kanwil BPN Papua Monitoring Realisasi Anggaran di Kantah Jayawijaya, Pastikan Seluruh Target Kinerja Akhir Tahun 2026 Tercapai Optimal

Wamena, 19 November 2026 — Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menerima kunjungan kerja dalam rangka kegiatan…

3 hari ago