BGN Gelar Evaluasi Nasional MBG, Papua Pegunungan Soroti Tantangan Edukasi, Distribusi dan Pangan Lokal

WAMENA, 17 April 2026 – Upaya pemerintah memperkuat kualitas gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dimatangkan. Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar evaluasi nasional yang melibatkan seluruh pemerintah daerah dan instansi terkait se-Indonesia melalui Zoom Meeting, Kamis (16/4), guna menilai capaian sekaligus mengidentifikasi tantangan di lapangan.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Staf Regional SPPI Papua Pegunungan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah dan dihadiri oleh Asisten II Setda Papua Pegunungan, Elai Giban.

Dalam arahannya, Elai menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di wilayah Papua Pegunungan membutuhkan pendekatan khusus, terutama dalam hal edukasi masyarakat dan penguatan koordinasi lintas pemerintah daerah.

“Setelah terbentuk tim pengawasan dan monitoring di tingkat provinsi, pelaksanaan program ini terus berjalan. Namun, tantangan terbesar ada pada edukasi masyarakat dan koordinasi di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini implementasi MBG telah berjalan di tiga kabupaten, yakni Jayawijaya dengan empat dapur aktif, Lanijaya empat dapur, serta Yahukimo satu dapur. Total terdapat sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terbentuk.

“Keberadaan dapur-dapur ini diharapkan mampu mendorong percepatan pelaksanaan di lima kabupaten lainnya,” katanya.

Elai juga menekankan pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai strategi utama dalam pelaksanaan MBG di Papua Pegunungan, mengingat kondisi geografis dan potensi keterbatasan pasokan dari luar daerah.

“Kita diarahkan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada pola di daerah lain seperti Pulau Jawa. Di sini, kita dorong penggunaan bahan lokal seperti umbi-umbian, sayur, ikan, dan hasil kebun masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendekatan tersebut juga menjadi langkah antisipatif terhadap dinamika global yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, sehingga ketahanan pangan daerah perlu diperkuat sejak dini.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk itu, pemerintah daerah akan memperkuat integrasi dengan layanan posyandu serta program penanganan stunting.

“Kami akan fokus pada edukasi dan sosialisasi secara masif, baik melalui sekolah maupun posyandu, agar program ini benar-benar dipahami dan diterima masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator SPPI Regional Papua Pegunungan, Wahyu Adi Pratama, menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG di wilayah tersebut membutuhkan upaya lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, sejak dimulai pada Januari 2025 di Dekai, Yahukimo, program ini sempat menghadapi penolakan dari masyarakat. Namun, kondisi kini mulai berubah seiring meningkatnya pemahaman masyarakat.

“Sekarang justru banyak sekolah yang belum mendapatkan MBG mulai bertanya kapan program ini masuk ke tempat mereka,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan sejumlah kendala teknis, seperti keterlambatan distribusi akibat perubahan sistem keuangan dari pusat serta keterbatasan bahan baku di daerah.

“Sebagian besar bahan masih bergantung dari luar, karena pasokan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan yang cukup besar setiap harinya,” jelasnya.

Wahyu mencontohkan, satu dapur dengan sekitar 2.500 penerima manfaat membutuhkan ratusan kilogram bahan pangan per hari. Kondisi ini dinilai sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan sektor pertanian.

Selain itu, perubahan mekanisme pendanaan dari BGN yang kini menggunakan sistem top-up mingguan juga menjadi tantangan tersendiri.
“Dengan kebutuhan operasional yang tinggi di Papua Pegunungan, skema top-up mingguan sebesar Rp500 juta untuk seluruh Indonesia tentu menjadi kendala. Saat ini hal tersebut masih dalam kajian BGN pusat,” ungkapnya.

Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah daerah bersama SPPI optimistis pelaksanaan MBG akan terus berkembang melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Evaluasi nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor, sekaligus memastikan program MBG berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di Papua Pegunungan.