Bantuan Pemprov Papua Pegunungan dan Pusat Minim Dinilai Minim Terhadap Kejadian Bencana di Nduga

Kenyam, 11 November 2025 — Pemerintah Kabupaten Nduga melalui Tim Penanganan Bencana Alam Distrik Dal dan Mebarok terus berupaya melakukan pencarian korban bencana yang melanda sejak 1 November 2025. Hingga saat ini, tim gabungan telah menemukan 10 jenazah, sementara 5 korban lainnya masih dalam pencarian di Distrik Dal. Sementara itu di Distrik Mebarok dari 8 orang yang dilaporkan hanyut baru satu orang yang ditemukan.

Pemda Nduga bersama tim terus berupaya masuk ke Distrik Mebarok namun geografis yang sulit menjadi kendala tersendiri. Oleh sebab itu diharapkan adanya dukungan oleh semua pihak Pemda Provinsi Papua Pegunungan, Pusat, Basarnas dan juga TNI/Polri

Ketua Tim Penanganan Bencana, Otomi Gwijangge, S.Hut., MPWK, yang juga mewakili Pemerintah Kabupaten Nduga, mengungkapkan bahwa pencarian dilakukan sepanjang aliran Kali Kenyam—mulai dari hulu hingga hilir—dan akan terus berlanjut selama satu minggu ke depan.

Namun, Otomi mengaku pihaknya mulai kewalahan karena minimnya dukungan dari instansi terkait, termasuk Basarnas, TNI/Polri, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun lembaga bantuan lainnya.

“Selama ini yang aktif hanya tim dari pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga korban. Kami terus bekerja keras, tapi keterbatasan fasilitas menjadi kendala besar,” ujarnya di Kenyam, Selasa (11/11/2025).

Otomi menegaskan, saat ini pemerintah daerah membutuhkan dukungan serius dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan juga Pemerintah Pusat. Bantuan yang dibutuhkan antara lain transportasi udara seperti helikopter untuk evakuasi, serta bahan makanan dan logistik bagi masyarakat terdampak.

“Kami mohon perhatian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Kondisi di lapangan sangat sulit, akses menuju lokasi kejadian hanya bisa ditempuh lewat udara. Kami butuh heli dan bantuan logistik untuk melanjutkan evakuasi korban yang tersisa,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Nduga berharap status Kejadian Luar Biasa (KLB) yang telah ditetapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah di tingkat provinsi dan nasional untuk segera turun tangan memberikan bantuan.

“Tim kami tidak akan berhenti sampai seluruh korban ditemukan. Tapi tanpa dukungan dari provinsi dan pusat, proses ini akan berjalan sangat lambat,” tutup Otomi.