Wamena, 27 FEBRUARI 2026 – Aksi pemalangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayawijaya masih berlanjut pada Kamis, (26/2/2026) kemarin. Warga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan yang dinilai tidak adil dan tidak transparan.
Salah satu warga, Wempi Asso, menuturkan bahwa masyarakat sudah datang sejak pukul 06.00 WIT, namun kantor baru dibuka sekitar pukul 08.00 hingga 08.30 WIT. Dalam waktu sekitar 30 menit, petugas menyampaikan bahwa nomor antrean telah habis sehingga warga yang menunggu sejak pagi diminta pulang. Hal ini memicu adu mulut antara warga dan petugas.
Wempi menegaskan, pemalangan dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan Dukcapil. Ia menolak adanya praktik sukuisme dan jalur belakang dalam pelayanan. Menurutnya, ada kasus seorang ibu dari luar Papua yang diduga mendapat pelayanan tanpa antrean resmi, sehingga memicu emosi warga. Ia meminta pimpinan Dukcapil segera melakukan evaluasi staf dan menambah operator dari anak asli daerah.
Di lokasi yang sama, Frank Aritonang menjelaskan bahwa pembatasan pelayanan dilakukan berdasarkan surat edaran pemerintah selama bulan Ramadan. Nomor antrean dibatasi hanya 30 hingga 40 orang per hari, khusus untuk masyarakat yang melakukan perbaikan data. Sedangkan layanan kehilangan dokumen atau perekaman tanpa perubahan data langsung diarahkan ke petugas tanpa antrean.
Frank juga menyoroti kondisi operator honorer yang belum menerima gaji sejak Januari.
“Mereka sudah lama melayani masyarakat, namun hingga kini belum menerima haknya,” ujarnya.
Aksi pemalangan ini menjadi sorotan warga yang berharap pelayanan Dukcapil lebih profesional, transparan, dan adil bagi seluruh masyarakat Jayawijaya.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
