WAMENA – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP., M.PA, didampingi oleh Penjabat Sekda Provinsi Papua, Drs. Wasuok Demianus Siep, menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun Anggaran 2025 di Hotel Baliem Pilamo Wamena pada Rabu, 18 Desember 2024. Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD ini dilakukan secara digital dan menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 di Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh pimpinan daerah 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan beserta Forkompinda.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Velix Wanggai menjelaskan bahwa kondisi perekonomian global yang sangat dinamis dan penuh tantangan berpotensi mempengaruhi perekonomian dalam negeri dan penerimaan negara. APBN Tahun 2025 dirancang untuk menjaga “Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan”. Oleh karena itu, APBN dijaga tetap sehat dan kredibel melalui upaya collecting more, spending better, dan financing innovatively. Belanja negara harus dilakukan secara cermat sesuai prioritas, efektif, dan efisien.
“Kepada para Kuasa Pengguna Anggaran, saya berpesan untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien, dan efektif. Belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil. Tingkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan tata kelola yang baik (good governance) sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, serta tidak boleh ada korupsi. Lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025 sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Perkuat sinergi dan kerja sama baik pusat dan daerah, serta pemerintah dengan badan usaha,” tutur Velix.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Moudy Hermawan, mengungkapkan bahwa untuk tahun 2025, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.005,1 triliun yang akan diperoleh dari upaya optimalisasi pengumpulan penerimaan negara dari penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Optimalisasi perpajakan dilakukan melalui reformasi perpajakan dan implementasi UU HPP yang mengedepankan aspek keadilan dan daya beli masyarakat.
“Dari sisi belanja, Pemerintah dan DPR telah menyepakati alokasi Belanja Negara Tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, atau meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mampu menjamin kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, dan ketahanan pangan. Alokasi Pagu DIPA tahun 2025 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebesar Rp1,31 triliun yang tersebar di 90 satker pada 22 K/L,” jelas Moudy.
Adapun alokasi TKD tahun 2025 untuk Provinsi Papua Pegunungan sebesar Rp12,99 triliun. Porsi terbesar TKD yaitu untuk penyaluran DAU senilai Rp6,28 triliun, Dana Otsus Rp 3,12 triliun, dan Dana Desa Rp2,16 triliun. Alokasi TKD digunakan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif, mengendalikan tingkat inflasi daerah, serta mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan.
Selanjutnya, anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Hantor Matuan, dalam sambutannya mengatakan bahwa Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonomi Baru telah menjadi fokus perhatian nasional. Tanah Papua yang kaya akan sumber daya alam adalah aset besar bagi bangsa Indonesia. Namun, di tengah potensi besar tersebut, masih ada tantangan signifikan dalam mencapai kesejahteraan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.
“Papua adalah masa depan Indonesia. Dengan visi yang tertuang dalam Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai, serta kerangka kebijakan yang jelas dalam RIPPP 2022–2041, kita memiliki fondasi yang kokoh untuk membawa Papua ke arah yang lebih baik. Namun, keberhasilan ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan, dan peran BP3OKP dalam Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program dapat terlaksana secara efektif. Mari kita menyatukan visi dan fokus prioritas kita untuk menciptakan Papua yang maju, damai, dan sejahtera. Dengan komitmen, sinergi, dan kerja nyata, saya yakin bahwa Papua akan menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” tutup Hantor.
Dengan penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD ini, diharapkan pelaksanaan anggaran di Provinsi Papua Pegunungan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
Sumber Berita: Kaleb Lau
