Wamena – Gugatan praperadilan yang diajukan kuasa hukum mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jayawijaya berinisial LL ditolak oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Putusan tersebut menguatkan penetapan LL sebagai tersangka, serta penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik Polda Papua.
Hal itu disampaikan Maggi Pasaribu selaku penggugat di Wamena, Sabtu (18/7/2026). Menurutnya, informasi mengenai putusan tersebut diperoleh langsung dari penyidik Polda Papua yang menangani perkara.
“Menurut informasi yang kami terima dari penyidik, gugatan praperadilan yang diajukan kuasa hukum LL telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Dengan demikian, penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik dinyatakan sah menurut hukum,” ujar Maggi.
Ia menjelaskan, praperadilan diajukan oleh kuasa hukum LL sebagai bentuk keberatan atas penetapan status tersangka dan penyitaan sejumlah barang bukti. Namun, setelah melalui proses persidangan yang berlangsung sekitar satu hingga dua pekan di Pengadilan Negeri Jayapura, majelis hakim memutuskan menolak seluruh permohonan tersebut.
Menurut Maggi, putusan tersebut semakin memperkuat langkah penyidik dalam melanjutkan proses penyidikan. Ia menyebut penyidik kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk mendalami perkara, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.
Selain itu, berdasarkan informasi yang diterimanya dari penyidik melalui kuasa hukumnya, berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Sementara itu, proses penahanan terhadap LL disebut masih menunggu penilaian penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Informasinya, dalam waktu dekat penyidik akan mengajukan proses penahanan terhadap LL. Namun, keputusan apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyidikan,” katanya.
Meski demikian, Maggi menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki niat untuk mengkriminalisasi ataupun mendorong seseorang dipenjara dalam perkara tersebut. Menurutnya, yang diperjuangkan adalah kepastian hukum atas kepemilikan sertifikat tanah APMS Putra Baliem Wamena.
“Prinsipnya kami hanya mencari kepastian hukum. Dari dokumen yang kami miliki, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tanah APMS Putra Baliem merupakan aset Pemerintah Daerah,” tutup Maggi Pasaribu.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
