Lombok Barat, 16 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi antardaerah dan mendukung percepatan pembangunan nasional melalui keikutsertaan dalam Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada 15–17 Juli 2026.
Dalam forum nasional tersebut, Gubernur Papua Pegunungan diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, yang hadir didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Papua Pegunungan, Darmanto, S.Sos., M.AP., serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Pegunungan, Melianus Kambu, S.E.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. H. Bima Arya Sugiarto, serta dihadiri para gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dan perwakilan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia. Turut hadir Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Ma’Sud, S.E., M.E., bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., selaku tuan rumah penyelenggara.
Dalam sambutannya, Dr. H. Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim dan kebencanaan, penguatan ekonomi daerah, tingginya ekspektasi masyarakat, perkembangan teknologi informasi dan media sosial, hingga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan taat hukum.
Menurutnya, forum APPSI memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wadah memperkuat kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
“APPSI bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta melahirkan berbagai praktik terbaik yang dapat diterapkan di seluruh daerah,” ujar Dr. H. Bima Arya Sugiarto.
Wakil Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan sejumlah pesan Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur agar terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan optimal, menjaga sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan investasi, digitalisasi pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan APPSI yang memilih Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja APPSI Tahun 2026.
Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah provinsi untuk saling bertukar pengalaman, memperkuat kerja sama, dan membangun berbagai inovasi daerah.
“Tema penguatan UMKM yang berdaya saing dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sesungguhnya saling berkaitan. UMKM yang tumbuh kuat akan menjadi fondasi pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan,” ujar Lalu Muhamad Iqbal.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI, Dr. H. Rudy Ma’Sud, S.E., M.E., menegaskan bahwa APPSI harus menjadi rumah besar bagi seluruh pemerintah provinsi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif dan mampu menjawab kebutuhan daerah.
Menurutnya, dua isu strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Kerja APPSI tahun ini adalah reformasi kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis daerah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu instrumen memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“APPSI harus mampu melahirkan solusi nyata yang dapat diterapkan di daerah sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak kepada daerah,” ungkap Rudy Ma’Sud.
Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam forum APPSI Tahun 2026 menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lainnya, memperluas jejaring kerja sama, serta menyerap berbagai praktik terbaik yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
