WAMENA – 23 Mei 2026. Sebagai bagian dari proses mediasi dan rekonsiliasi konflik sosial atau perang suku antara kelompok Wouma–Kurima dan Suku Lanny di Kabupaten Jayawijaya, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk menghadiri prosesi perdamaian adat yang berlangsung di Halaman Polres Jayawijaya. Kehadiran pemerintah pusat tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan adat, kekeluargaan, dan persaudaraan di Papua Pegunungan.
Dalam sambutannya, Ribka Haluk menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Menteri Dalam Negeri mewakili Presiden Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Papua Pegunungan yang telah menunjukkan kebesaran hati dalam memilih jalan damai.
“Bapak Menteri Dalam Negeri mewakili Bapak Presiden menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang dengan jiwa besar dan kerendahan hati menerima situasi ini serta memilih jalan damai,” ujar Ribka Haluk.
Ia mengaku terharu melihat proses perdamaian yang dilakukan secara adat oleh masyarakat Papua Pegunungan. Sebagai perempuan adat, Ribka mengaku turut merasakan kesedihan atas konflik yang terjadi, namun juga merasa bangga karena persoalan dapat diselesaikan dengan bijaksana melalui mekanisme adat.
“Saya sebagai perempuan adat, saya menangis. Tetapi saya juga bahagia karena orang-orang tua kita mampu menyelesaikan persoalan ini secara adat dan penuh kebesaran hati,” katanya.
Ribka Haluk juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, para bupati, aparat keamanan, tokoh adat, dan tokoh agama yang terus mendampingi masyarakat selama proses penyelesaian konflik berlangsung.
Menurutnya, segala pengorbanan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, baik moril maupun materiil, merupakan bentuk kepedulian bersama demi terciptanya kedamaian di Papua Pegunungan.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Ribka menilai pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia tidak akan berjalan baik apabila situasi keamanan tidak kondusif.
“Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daerah harus aman dulu, baru pembangunan bisa berjalan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat Papua Pegunungan agar menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur kekeluargaan, tokoh adat, tokoh gereja, dan pemerintah kampung sebelum berkembang menjadi konflik besar.
Selain itu, Ribka Haluk mengajak seluruh intelektual dan generasi muda Papua untuk bersatu serta menjaga persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Papua.
“Kita ini satu keluarga, satu rahim, satu tali pusat. Karena itu jangan lagi ada perpecahan di antara sesama orang Papua,” tegasnya.
Dalam prosesi perdamaian tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara perdamaian oleh kedua belah pihak yang bertikai serta disaksikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk komitmen bersama menjaga keamanan dan kedamaian di Papua Pegunungan.
Ribka Haluk menambahkan pemerintah pusat akan terus mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Menurutnya, seluruh langkah penanganan konflik dan rencana tindak lanjut telah dilaporkan kepada pemerintah pusat dan akan terus dikawal bersama.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
