Warga Nduga Pertanyakan Penutupan Operasi Pencarian Tanpa Musyawarah

WAMENA — Keluarga korban bencana longsor dan banjir di Distrik Dal dan Mebrok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan sangat merasa kecewa atas ditutupnya operasi pencarian oleh pemerintah setempat.

“Saya bagian dari keluarga korban sangat merasa kecewa atas tindakan pemerintah, Bupati putra daerah, Kepala Dinas putra daerah, tetapi penutupan secara terpaksa ini kami keluarga korban sangat kecewa besar,” ungkap Ketua Fraksi Gabungan Nduja, Tarni Wandikbo, Sabtu (22/21/2025)

Tarni Wandikbo menjelaskan, semua pimpinan yang ada di Kabupaten Nduga baik itu Eksekutif maupun lembaga Legislatif anak-anak putra daerah yang sangat tau dan paham kondisi iklim yang ada di Distrik Dal dan Mebrok, tetapi secara resmi sudah ditutup dalam pencarian korban bencana longsor dan banjir.

Atas kejadian ini sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan surat terbuka untuk penanganan, namun sampai sekarang surat itu tidak diindahkan oleh pemerintah, baru hari ini secara resmi ditutup.

“Khusus distik mebrok itu kita tidak bisa berkata-kata di media saja, tetapi kita harus turun ke lapangan, dan melihat langsung apa yang yang harus dilakukan oleh pemerintah, lalu melakukan penutupan,” jelasnya.

Menurutnya, selain dari posko utama di distrik dal dan Mebrok, kelurga korban buka posko di Keneyam dan Wamena, serta pelajar mahasiswa kota study Jayawijaya turun lapangan, namun tidak mendapatkan solusi, tetapi keterlibatan pemerintah itu yang bisa mendapatkan kesimpulan untuk penanganan ini.

“Sehingga tindakan saudara Bupati dan Saudara Kepala Dinas ini sangat mengecewakan, saya sebagai keluarga korban 8 orang di distrik mebrok, dan saya juga keluarga korban 15 orang di distrik dal sangat mengecewakan dalam penanganan kasus ini l,” kesalnya.

Tarni menyebutkan, sebanyak 8 orang yang korban itu sampai saat ini satupun tidak ditemukan tulang belulang mereka, sehingga, apa yang harus mereka dilakukan, karena ini kehilangan nyawa manusia.

Atas tindakan pemerintah ini, point pertama adalah kami anak-anak adat atau anak daerah akan terganggu dalam kehidupan.

Poin kedua adalah kenapa pemerintah lakukan penutupan tanpa koordinasi semua tokoh dan elemen masyarakat setempat, karena mereka sedang menunggu perhatian dari pemerintah.

Oleh sebab itu, pihak pemerintah mohon diperhatikan dan meninjau kembali bagian ini secara serius, karena masyarakat setempat sedang dalam proses pencarian dan berduka. (*)