Transformasi Hijau! DLHKP Papua Pegunungan Siap Tekan Emisi Karbon

Wamena, 15 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) menggandeng Samdana Institut, sejumlah NGO, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dari 8 Kabupaten untuk mengembangkan program pengurangan emisi karbon. Program ini mendapat dukungan dana dari lembaga luar negeri, khususnya dari Norwegia, dengan total bantuan mencapai Rp 13 miliar untuk pelaksanaan selama 1,5 tahun.

Sekretaris DLHKP Papua Pegunungan, Yunus Matuan, S.Hut, M.Si, menyatakan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada wilayah Papua Pegunungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengurangi emisi karbon. Nantinya, program ini akan dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan administrasi dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

“Kami akan memastikan bahwa program yang disusun memberikan dampak nyata terhadap pengurangan emisi karbon, sekaligus mendukung agenda perubahan iklim nasional,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).

Pendekatan Berbasis Data dan Strategi Berkelanjutan
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Pengelolaan Kas dan Perhutanan Sosial DLHKP Papua Pegunungan, Robby Kogoya, S.Hut, M.Hut, menjelaskan bahwa penghitungan emisi karbon dilakukan berdasarkan empat kategori utama:
1. Energi dan proses industri,
2. Pertanian dan kehutanan,
3. Penggunaan lahan dan pengolahan limbah,
4. Degradasi hutan akibat emisi karbon.

Menurutnya, Papua Pegunungan mendapatkan bantuan dana dari Resource-Based View (RBV), yang pembayarannya dilakukan melalui Kementerian Keuangan ke DPDLH. Pemerintah memilih Samdana Institut sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program ini, setelah melalui pertemuan koordinasi di Bogor tahun lalu.

“Sejak 2024, kerja sama ini telah berjalan. Tahun ini kami mulai menyusun program dengan pendekatan lebih spesifik, menyesuaikan dengan tantangan utama di Papua Pegunungan,” ujarnya.

Prioritas Program Menuju Tahun 2026
Saat ini, DLHKP Papua Pegunungan tengah menyusun program prioritas, dengan target implementasi tahun 2026 setelah konsep finalisasi rampung. Dari tujuh konsep yang telah disusun, tiga program utama menjadi fokus:
– Penyusunan RPJP untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),
– Program rehabilitasi hutan,
– Pembentukan Program Kampung Iklim (Proklim) serta arsitektur REDD+ nasional.

Dampak Lingkungan dan Sosial
Dengan adanya program ini, Pemerintah Papua Pegunungan berharap dapat menekan angka deforestasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan, serta mendukung agenda nasional dalam pengurangan emisi karbon.

“Keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada lingkungan dan ekosistem hutan, tetapi juga pada peningkatan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan dan kehutanan sosial,” tutup Robby Kogoya.