Terius Wakur Soroti Kehadiran Pasukan Non-Organik di Kawasan Kebun Warga Tolikara, DPR Minta Penjelasan Mandat dan Dasar Hukumnya

WAMENA — Anggota DPR Papua Pegunungan meminta pimpinan TNI-Polri segera mengklarifikasi sekaligus menindaklanjuti laporan mengenai dugaan masuknya pasukan non-organik ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tolikara sejak 5 Oktober 2026.

Keberadaan pasukan yang dilaporkan masyarakat tersebut disebut menimbulkan keresahan dan trauma, terutama karena diduga berada di kawasan hutan dan kebun yang selama ini menjadi lokasi warga mencari bahan pangan dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ketua Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur, mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai masuknya pasukan non-organik pada 5 Oktober. Namun, hingga kini pihaknya belum memperoleh informasi yang jelas mengenai institusi maupun mandat operasi pasukan tersebut.

“Menurut informasi yang kami terima dari masyarakat, sejak 5 Oktober sudah ada pihak non-organik yang masuk. Mereka masuk pada malam hari dan kemudian bergerak ke beberapa lokasi,” kata Terius di Wamena, Kamis (8/10/2026).

Menurut Terius, wilayah yang disebut terdampak antara lain Telenggeme, Kempu, dan Gondage. Kawasan tersebut, kata dia, selama ini relatif aman dan menjadi tempat warga menjalankan aktivitas seperti berkebun, berburu serta mencari kayu bakar.

Ia menyebut laporan mengenai keberadaan pasukan di sekitar lokasi aktivitas masyarakat membuat sebagian warga takut keluar rumah.

“Ini tidak boleh. Mereka berada di tempat-tempat yang biasa digunakan warga untuk mencari makanan. Akibatnya masyarakat trauma dan aktivitas mereka terhenti,” ujarnya.

Terius mengingatkan, dampak kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut dia, apabila warga takut menuju kebun, pasokan pangan keluarga dapat terganggu. Aktivitas masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan juga dikhawatirkan ikut terdampak.

“Kalau ibu-ibu tidak pergi ke kebun, mereka mau mendapatkan makanan dari mana? Kebun masyarakat jauh dan berada di wilayah yang sekarang mereka takut datangi. Ini bisa berdampak pada kebutuhan pangan, kesehatan, bahkan pendidikan anak-anak,” katanya.

Karena itu, Terius meminta pimpinan TNI-Polri, termasuk Kapolda Papua Pegunungan dan Kapolres Tolikara, memastikan keberadaan pasukan tersebut serta menjelaskan dasar hukum dan mandat operasinya.

Jika keberadaan pasukan tersebut tidak berkaitan dengan operasi yang memiliki mandat jelas, Terius meminta agar mereka ditarik dari kawasan yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat sipil.

“Kami berharap teman-teman TNI-Polri yang beroperasi di wilayah itu ditarik kembali ke tempat tugasnya. Jangan berada di tempat-tempat yang menjadi lokasi aktivitas warga,” katanya.

Terius juga mengaku belum mengetahui secara pasti asal institusi maupun wilayah operasi pasukan yang dilaporkan masyarakat tersebut.

“Ini dari institusi mana, wilayah operasinya dari mana, apakah dari Puncak Jaya atau Tolikara, sampai hari ini kami belum mengetahui secara jelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima DPR Papua Pegunungan, sebelum masuknya pasukan tersebut tidak terdapat informasi mengenai bentrokan besar maupun penembakan yang melibatkan kelompok bersenjata di wilayah yang disebut terdampak.

Namun, kata Terius, sebelumnya memang terdapat laporan mengenai pemalangan kendaraan dan seorang warga yang dilaporkan hilang. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara terpisah dari kondisi keamanan wilayah secara keseluruhan.

Permintaan serupa disampaikan Sekretaris Komisi I DPR Papua Pegunungan yang membidangi pemerintahan serta TNI-Polri, Nahum Mabel.

Nahum mengatakan Komisi I juga menerima laporan mengenai dugaan masuknya pasukan non-organik di wilayah Melayu Kempu, Distrik Kempu, Kabupaten Tolikara.

“Kami serius menanggapi laporan ini. Kami mohon pimpinan TNI-Polri segera menarik pasukan dari wilayah yang menimbulkan keresahan masyarakat,” kata Nahum.

Menurutnya, kondisi psikologis masyarakat perlu menjadi perhatian. Kehadiran pasukan di sekitar lokasi yang selama ini digunakan warga untuk berkebun dan menjalankan aktivitas sehari-hari disebut membuat masyarakat merasa tidak aman.

“Kami melihat aktivitas masyarakat di sana tidak bisa dilakukan karena mereka mengalami trauma sampai hari ini,” ujarnya.

Nahum juga meminta Pemerintah Kabupaten Tolikara memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami meminta pimpinan daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tolikara, memberikan perhatian khusus kepada masyarakat. Kalau memang pasukan non-organik masih berada di sana, kami meminta agar dikembalikan,” katanya.

Ia menegaskan DPR Papua Pegunungan akan menelusuri laporan tersebut sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Kalau memang masih ada, tetap akan kami telusuri sesuai aturan. Sebelum kami tindak lanjuti lebih jauh, kami berharap pasukan tersebut dikembalikan terlebih dahulu,” ujar Nahum.

DPR Papua Pegunungan menilai kejelasan mengenai keberadaan, asal institusi, mandat, serta lokasi operasi pasukan menjadi penting untuk memastikan aktivitas masyarakat sipil tetap berjalan dan mencegah berkembangnya keresahan di tengah warga.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak TNI-Polri terkait laporan DPR Papua Pegunungan mengenai dugaan keberadaan pasukan non-organik tersebut.